Demonstrasi Besar-besaran Terus Berlanjut, PM Thailand Tolak Mundur

TRIBUNJATENG.COM - Aksi unjuk rasa besar tengah berlangsung di Bangkok, Thailand, sejak Kamis (15/10/2020).

Aksi itu melibatkan sedikitnya 10.000 orang, kebanyakan mahasiswa dan pelajar.

Para pengunjuk rasa berkumpul untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, amandemen konstitusi, dan reformasi Kerajaan Thailand.

Baca juga: Suami Kurung Istri di Toilet 1,5 Tahun, Tak Bisa Berdiri saat Ditemukan, Ini Kisahnya

Baca juga: Serangan 2 Rudal Armenia Merangsek ke Tengah Kota Azerbaijan, Warga Berlarian dari Puing

Baca juga: Alasan Demonstran Thailand Pakai Salam 3 Jari hingga Saat Iringan Kerajaan Melintas

Baca juga: Tiga Beton Pembatas di Tegal Roboh Diseruduk Avanza, Sopir Diduga Mabuk Masih Dicari

Dilansir dari AP News, Sabtu (17/10/2020), unjuk rasa berujung kericuhan terjadi pada Jumat (16/10/2020) malam, ketika polisi mencoba membubarkan massa dengan menggunakan meriam air dan gas air mata.

Akibat tembakan meriam air dan gas air mata, para demonstran berhasil dipukul mundur, dan polisi mulai mengambil alih lokasi unjuk rasa.

Sebagian besar peserta aksi mencari tempat berlindung di Universitas Chulalongkorn yang berada di dekat lokasi unjuk rasa.

Pernyataan resmi dari kepolisian Thailand mengatakan, beberapa pengunjuk rasa dan polisi terluka ketika pembubaran paksa dilakukan, sementara tujuh orang demonstran telah ditangkap.

Namun, seorang anggota parlemen oposisi, Pita Limjaroenrat, menyebutkan jumlah orang yang ditangkap mencapai 100 orang.

PM Thailand menolak mundur

PM Prayuth Chan-ocha pada Jumat (16/10/2020) mengatakan, ia tidak memiliki rencana untuk mengundurkan diri.

Dia menganggap dirinya tidak melakukan kesalahan apa pun.

Prayuth menyebutkan, pemerintahannya berharap dapat menghentikan keadaan darurat sebelum 30 hari.

"Jika situasinya membaik dengan cepat," kata Prayuth.

Pemerintah Prayuth telah mengeluarkan dekrit darurat untuk wilayah ibu kota pada Kamis, (15/10/2020).

Keadaan darurat melarang pertemuan publik lebih dari lima orang dan melarang penyebaran berita yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Dekrit ini juga memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah, termasuk menahan orang tanpa dakwaan.

Sejumlah pemimpin protes telah ditangkap sejak keputusan itu berlaku.

Prayuth mengatakan, dekrit itu diperlukan karena ada kelompok tertentu yang bermaksud memicu insiden dan gerakan yang tidak diinginkan di daerah Bangkok.

Pada Jumat (16/10/2020), polisi menggeledah kantor Progressive Movement, sebuah kelompok yang dibentuk oleh mantan anggota parlemen dari partai politik reformis yang secara kontroversial dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, pada hari yang sama, Kementerian Ekonomi Digital mengumumkan akan melaporkan lima akun Twitter dan lima akun Facebook yang dinilai menyerukan ajakan untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa.

Mendobrak tabu

Dilansir dari The Guardian, Jumat (16/10/2020), gelombang protes terhadap pemerintahan Prayuth telah dimulai sejak Februari 2020, dipicu oleh pembubaran partai politik reformis Future Forward (kini Progressive Movement).

Namun, akibat pandemi virus corona, aksi unjuk rasa ditunda.

Aksi unjuk rasa yang baru-baru ini digelar, mendapat perhatian luas karena kritik terbuka terhadap monarki dan seruan reformasi Kerajaan Thailand.

Mereka mengkritik kekayaan raja, pengaruhnya di bidang politik, dan kenyataan bahwa Raja lebih sering menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri.

Kritik tersebut dinilai mengejutkan, sebab Kerajaan Thailand adalah sebuah institusi yang dilindungi oleh undang-undang pencemaran nama baik, dan telah lama dianggap tidak tersentuh serta tabu untuk dibicarakan.

Gerakan protes ini dipimpin oleh mahasiswa dan siswa, tetapi telah menarik dukungan dari generasi yang lebih tua.

Tidak hanya keluarga Kerajaan, protes juga diarahkan kepada PM Prayuth Chan-ocha.

Protes itu dipicu terpilihnya Prayuth sebagai PM pada pemilu tahun lalu.

Sebelumnya, Prayuth adalah komandan militer yang memimpin kudeta pada 2014 dan berhasil menggulingkan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat.

Para mahasiswa menilai, kesuksesan Prayuth kembali berkuasa lewat pemilu tahun lalu karena undang-undang yang telah diubah untuk memperkuat partai pro-militer.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gelombang Protes Terus Berlangsung, PM Thailand Menolak Mundur"