Berita Internasional
Kalah di Pilpres, Trump Minta Pendukungnya Kumpulkan Uang Untuk Melunasi Utang Kampanye
Donald Trump yang maju dalam Pilpres AS 2020 sebagai petahana, menolak untuk mengakui kemenangan Presiden terpilih Joe Biden.
TRIBUNJATENG.COM – Donald Trump yang maju dalam Pilpres AS 2020 sebagai petahana, menolak untuk mengakui kemenangan Presiden terpilih Joe Biden.
Trump secara terus menerus menyatakan dirinya sebagai pemenang Gedung Putih.
Trump dan Timsesnya menggalang donasi yang diperuntukan sebagai "Dana Pertahanan Pemilu Resmi".
Baca juga: Sundari Soekotjo Rilis Lagu Kenangan Terindah Bareng Putrinya, Aransemen Keroncong Orkestra
Baca juga: Sule Ajak Nathalie Holscher Nyekar Ke Makam Lina Jubaedah Jelang Pernikahan
Baca juga: Pemeriksaan Kasus Video Mirip Gisel & Jedar DIlakukan Bersamaan, Akun Penyebar Diselidiki
Baca juga: Trump Kalah, Kepala NASA Tolak Jabatan di Bawah Kepmeimpinan Joe Biden
Bahkan, uang itu juga akan digunakan untuk melunasi utang kampanye selama Pilpres AS 2020 ini.
Halaman donasi yang ditautkan ke situs web Trump mendorong sumbangan ke "Dana Pertahanan Pemilu Resmi”.
Halaman itu berbunyi: "Presiden Trump membutuhkan ANDA untuk melangkah untuk memastikan kami memiliki sumber daya untuk melindungi integritas Pemilu!"
Namun, dalam cetakan kecil di bawah halaman tersebut, dikatakan 60 persen sumbangan akan digunakan untuk menutupi utang kampanye.
Kemudian 40 persen uang itu akan digunakan sebagai rekening operasional Komite Nasional Republik.
Sudah menjadi kebiasaan bagi komite partai nasional, seperti RNC, untuk terlibat dalam pertempuran hukum terkait pemilu, menurut The Wall Street Journal.
Khusus untuk donasi ke kampanye Trump , 50 persen dari masing-masing uang itu akan digunakan untuk melunasi utangnya dan sisanya akan disimpan ke akun Recount-nya.
Catatan keuangan kampanye federal terbaru yang tersedia menunjukkan kampanye Trump menghabiskan biaya $ 60 juta dollar AS (Rp 847 miliar) pada awal Oktober.
Business Insider mewartakan, tidak dijelaskan berapa banyak utang yang dimiliki tim kampanye Trump.
Tuntutan hukum dan mosi untuk campur tangan dalam pemrosesan surat suara telah diajukan di sejumlah negara bagian, termasuk Michigan, Pennsylvania, Arizona, Georgia, dan Nevada.
Sementara itu, Trump telah menegaskan bahwa pilpres AS penuh dengan kecurangan pemilih (klaim yang tak berdasar), mendesak para pendukungnya untuk tidak membiarkan Partai Demokrat "mencuri" pemilu.