Berita Batang
Tim Medis dan Anggota TNI Polri yang Punya Riwayat Hipertensi Tak Akan Diikutkan Vaksinasi Covid-19
Tim medis, TNI Polri akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Adapun Pemerintah Pusat menargetkan, vaksinasi tersebut akan dila
Penulis: budi susanto | Editor: muh radlis
Ia menuturkan, kemungkinan setiap provinsi mendapatkan jumlah vaksin sepertiga dari total penduduk.
"Setelah itu tinggal dibagikan ke tiap daerah, tentu dengan porsi yang berbeda," katanya.
Dilanjutkannya, yang pertama mendapatkan vaksinasi adalah petugas medis.
"Lalu ke petugas keamanan, ASN, dan yang terakhir masyarakat dengan usia 17 hingga 58 tahun," tambahnya.
Selain vaksin gratis untuk para tenaga medis, pemerintah juga menyiapkan 32 juta vaksin Covid-19 gratis bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan yang tidak memiliki penyakit penyerta atau Komorbid, dengan rentang usia 19-59 tahun.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Rabu (9/12).
”Pemerintah menyiapkan 32 juta (untuk vaksin gratis), mereka yang penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, di mana mereka yang tanpa komorbid dan juga usianya antara 19 sampai dengan 59 tahun,” ujar Airlangga.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu mengatakan, saat ini belum semua penduduk yang akan mendapat vaksin.
Program vaksinasi Covid-19 sendiri dilakukan bertahap hingga tahun 2022.
Alasannya, pengadaan vaksin Covid-19, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral masih terus diupayakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.
”Vaksin ini bukan sesuatu yang sifatnya instan tetapi ini adalah yang berjangka waktu 2020, 2021 sampai dengan 2022,” ujar Airlangga.
Untuk tahap awal, pemerintah akan memberikannya kepada tenaga kesehatan dan aparat TNI dan Polri sebagai frontliner.
Lalu diikuti oleh kelompok rentan, serta masyarakat umum.
Airlangga memastikan tahapan-tahapan pemberian vaksin Covid-19 ini telah sesuai dengan standar WHO.
”Ada tahapan prioritas, karena prioritas kita mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga saran mereka yang expert," kata dia.