Aturan PSBB di Surabaya 11-25 Januari: Gelar Operasi Besar-besaran Hingga Usul Diskresi

"Jika berlaku 75 persen WFH, maka kami akan seleksi. Bagi yang komorbit, punya riwayat penyakit dan para kelompok dengan bekerja di rumah.

Yang tidak komorbit bisa bantu pengawasan," tambah Whisnu.

Pemkot Surabaya sendiri pada prinsipnya siap menerapkan PSBB sebagaimana instruksi Mendagri.

Apalagi pemkot bersama Forkopimda lainnya juga sudah menggelar rapat.

Tapi kalau memungkinkan khusus Surabaya, Whisnu minta diskresi.

Pertimbangannya, kondisi pandemi Covid-19 di kota Pahlawan itu disebut makin membaik. Warga yang terkonfirmasi positif lebih rendah.

Begitu pun dengan keterisian rumah sakit di Surabaya juga 50 persen bukan warga Surabaya.

Hanya perlu pengetatan.

Seperti yang sudah dilakukan selama ini, tujuh pintu masuk Kota Surabaya yang berada di perbatasan perlu dilakukan pengetatan pengawasan.

Mereka yang tidak berkepentingan ke Surabaya sebaiknya tak perlu masuk Kota Pahlawan, ada filterisasi.

"Kalau mau efektif untuk mencegah penyebaran pandemi agar tidak makin banyak, kenapa tidak PSBB serentak skala regional Jatim sekalian.

Kan banyak juga daerah di Jatim yang zona merah," kata Whisnu.

Dari sisi ekonomi, akibat pemberlakuan PSBB diakui memang berdampak.

Semua tampat makan hanya boleh diisi dan menyediakan kursi 25 persen dari kapasitas yang ada.

Mereka juga tidak bisa berjualan sepanjang waktu.