Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Jateng

Menteri Nadiem Isyaratkan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dibuka, Apakah Jateng Siap?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengisyaratkan memperbolehkan membuka sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM).

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: galih permadi
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim 

Bisa saja, sistem pembelajaran dengan sistem blended atau mixing antara tatap muka dan daring. Dengan begitu, siswa masih bisa berinteraksi secara langsung dengan guru saat proses belajar.

Ia khawatir jika PTM tidak dimulai yang akan menjadi korban adalah anak-anak.

Kondisi ini sangat memprihatinkan untuk masa tumbuh kembang anak.

Lantaran tidak semua pembelajaran yang didapat saat PTM bisa diperoleh saat PJJ, misalnya pembelajaran karakter atau soft skill.

"Jika PJJ terus berlanjut, apakah sudah pasti kalau di rumah mereka juga aman dari bahaya covid? Bagaimana buat mereka keluarga yang abai.

Apakah di sekolah yang sudah dirancang protokol kesehatannya tidak seaman di rumah yang belum tentu apakah sudah terancang atau belum," ujarnya.

Ia juga menyoroti selama PJJ, masih ada sekolah yang mengharuskan gurunya tetap datang ke sekolah. Padahal itu berisiko memunculkan kerumunan.

Selain itu, Muhdi sempat berkeliling untuk memantau sekolah di Jateng. Walhasil masih ada sekolah yang nekat untuk buka karena merasa daerahnya aman karena jumlah penularan sedikit.

Sekolah yang membuka kegiatan tatap muka juga ada yang karena kebanyakan siswanya merupakan keluarga yang tidak mampu.

"Artinya, mereka jika tidak ada pembelajaran tatap muka, artinya tidak ada pembelajaran apa-apa. Entah itu karena fasilitas, jaringan internet, dan sebagainya," terangnya.

Pada dasarnya, kata dia, PJJ hanya diperuntukan siswa menengah ke atas yang memiliki fasilitas untuk belajar virtual atau jarak jauh.

Untuk membuka sekolah saat pandemi ini, Muhdi menuturkan jangan hanya berpedoman pada status daerah tersebut. Bisa saja sekolah yang terletak di kecamatan atau desa tingkat kasus covid lebih rendah dibandingkan rata-rata kasus lingkup kabupaten/kota.

Selain itu, jika berpedoman pada status zona, juga akan sulit lantaran selalu fluktuatif. Yang terpenting, bahwa sekolah harus memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik.

"Pembelajaran daring tidak efektif. Jangan sampai bonus demografi yang terjadi saat ini menjadi bencana demografi," tandasnya.(mam)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved