Berita Internasional
Pemerintah Militer Myanmar Blokir Facebook karena Dinilai Ikut Andil dalam Ketidakstabilan Negara
Pemerintah baru Myanmar memerintahkan pemblokiran Facebook karena jejaring sosial raksasa itu dinilai ikut andil dalam ketidakstabilan negara.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM - Pemerintahan baru Myanmar memerintahkan operator-operator seluler di negera tersebut untuk memblokir Facebook hingga 7 Februari mendatang.
Pemblokiran ini turut mencakup layanan lain dari Facebook yakni Instagram, WhatsApp, dan Messenger.
Beberapa pengguna di forum online Reddit, khususya grup subreddit Myanmar, melaporkan bahwa mereka sudah tidak bisa mengakses Facebook melalui ponsel mereka pada Rabu (3/2/2021) malam waktu Myanmar.
• Rinto Sabua Bos Preman Tiara Queen Penganiaya Anggota TNI Menangis Saat Ditangkap
• Gempa Kembali Terjadi di Majene, Hancurkan Bangunan yang Sebelumnya Hanya Rusak Ringan
• Di Desa yang Sunyi Ini Ada 3 Juta Ular yang Hasilkan 172 Miliar Per Tahun, Warga Sudah Biasa Digigit
• Kasus Setiabudi 13, Pembunuhan Sadis yang 40 Tahun Tak Terungkap, Polisi: Si Pembunuh Merasa Puas
Pemblokiran Facebook ini diperkuat dengan laporan NetBlocks, salah satu organisasi pemantau internet global.
NetBlocks mengungkapkan bahwa operator seluler milik negara bernama MPT juga telah memblokir Facebook dan jejaring sosial afiliasinya.
Facebook sendiri telah menyadari pembatasan layanannya ini di Myanmar.
Melalui seorang juru bicara, Facebook mendesak pihak berwenang Myanmar untuk membuka akses layanan mereka.
"Sehingga orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting," lanjut sang juru bicara Facebook.
Dinilai memicu kekerasan
Pemerintah baru Myanmar, yang memperoleh kekuasaan lewat kudeta, memerintahkan pemblokiran Facebook karena jejaring sosial raksasa itu dinilai ikut andil dalam ketidakstabilan negara.
Sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Tech Crunch, Kamis (4/2/2021), dalam perintah pemblokiran, pemerintah militer baru juga menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan publik dan negara.
Facebook dinilai lalai meredam berbagai penyebaran misinformasi dan memicu kekerasan di Myanmar.
Dalam sebuah laporan hak asasi manusia pada 2018, Facebook dilaporkan telah digunakan untuk memicu perpecahan dan menghasut kekerasan di Myanmar.
Menanggapi pemblokiran dan laporan tersebut, Facebook berjanji akan mengambil langkah moderasi konten proaktif di Myanmar.
Hal ini mengingat basis pengguna Facebook di Myanmar pun cukup besar.
