Pemerintah Militer Myanmar Blokir Facebook karena Dinilai Ikut Andil dalam Ketidakstabilan Negara

TRIBUNJATENG.COM - Pemerintahan baru Myanmar memerintahkan operator-operator seluler di negera tersebut untuk memblokir Facebook hingga 7 Februari mendatang.

Pemblokiran ini turut mencakup layanan lain dari Facebook yakni Instagram, WhatsApp, dan Messenger.

Beberapa pengguna di forum online Reddit, khususya grup subreddit Myanmar, melaporkan bahwa mereka sudah tidak bisa mengakses Facebook melalui ponsel mereka pada Rabu (3/2/2021) malam waktu Myanmar.

• Rinto Sabua Bos Preman Tiara Queen Penganiaya Anggota TNI Menangis Saat Ditangkap

• Gempa Kembali Terjadi di Majene, Hancurkan Bangunan yang Sebelumnya Hanya Rusak Ringan

• Di Desa yang Sunyi Ini Ada 3 Juta Ular yang Hasilkan 172 Miliar Per Tahun, Warga Sudah Biasa Digigit

• Kasus Setiabudi 13, Pembunuhan Sadis yang 40 Tahun Tak Terungkap, Polisi: Si Pembunuh Merasa Puas

Pemblokiran Facebook ini diperkuat dengan laporan NetBlocks, salah satu organisasi pemantau internet global.

NetBlocks mengungkapkan bahwa operator seluler milik negara bernama MPT juga telah memblokir Facebook dan jejaring sosial afiliasinya.

Facebook sendiri telah menyadari pembatasan layanannya ini di Myanmar.

Melalui seorang juru bicara, Facebook mendesak pihak berwenang Myanmar untuk membuka akses layanan mereka.

"Sehingga orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting," lanjut sang juru bicara Facebook.

Dinilai memicu kekerasan

Pemerintah baru Myanmar, yang memperoleh kekuasaan lewat kudeta, memerintahkan pemblokiran Facebook karena jejaring sosial raksasa itu dinilai ikut andil dalam ketidakstabilan negara.

Sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Tech Crunch, Kamis (4/2/2021), dalam perintah pemblokiran, pemerintah militer baru juga menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan publik dan negara.

Facebook dinilai lalai meredam berbagai penyebaran misinformasi dan memicu kekerasan di Myanmar.

Dalam sebuah laporan hak asasi manusia pada 2018, Facebook dilaporkan telah digunakan untuk memicu perpecahan dan menghasut kekerasan di Myanmar.

Menanggapi pemblokiran dan laporan tersebut, Facebook berjanji akan mengambil langkah moderasi konten proaktif di Myanmar.

Hal ini mengingat basis pengguna Facebook di Myanmar pun cukup besar.

Sebagaimana dilaporkan Access Now, sebuah organisasi nirlaba yang membela dan memperluas hak digital orang-orang di seluruh dunia, jumlah pengguna Facebook di Myanmar mencapai 22 juta orang.

"Facebook menjadi alat penting bagi warga Myanmar untuk mengelola dan berbagi informasi," kicau Access Now.

Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan lewat kudeta yang dilakukan pada Senin (1/2/2021).

Sejumlah pemimpin sipil ditangkap, seperti Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Kudeta itu merupakan buntut kemenangan besar Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh Suu Kyi, dalam Pemilu November 2020 lalu.

Setelah kudeta, sejumlah warga Myanmar dilaporkan mengalami gangguan internet selama beberapa jam. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Facebook Diblokir oleh Pemerintah Militer Myanmar"

• Padahal Tinggal Hitungan Hari, Ayu Ting Ting Blak-blakan Kenapa Batal Nikah dengan Adit Jayusman

• 2 Negara Adidaya di Dunia AS-Rusia Sepakat Batasi Penggunaan Senjata Nuklir Diperpanjang

• Diserang di Twitter, Susi Pudjiastuti Disebut Kadrunwati, Mantan Jubir KPK pun Tanggapi

• Ganjar Pranowo Dibilang Tua dan Dibuat Bingung Anak SD, Begini Reaksinya