Bupati Intan Jaya Papua Sebut KKB Siap Mengeksekusinya Jika Tidak Menuruti Keinginan Mereka

TRIBUNJATENG.COM, PAPUA - Tidak jalannya pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya Papua terkuak setelah kepala daerah setempat angkat bicara.

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengatakan, ada ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap jajarannya.

Ia dan para ASN sering mendapat ancaman pembunuhan jika tidak menuruti keinginan KKB.

Hal itu membuat bupati dan pegawainya hingga saat ini belum berada di Sugapa, ibu kota pemerintahan Kabupaten Intan Jaya.

• KKB Papua Tantang TNI-Polri Perang Terbuka, Wakapolda: Tidak Takut, Kita Akan Hadapi 

• TNI-Polri Ditantang KKB untuk Perang Terbuka, Wakapolda Papua: Kami Tidak Takut

• Dicurigai sebagai Mata-Mata TNI-Polri, Seorang Warga Intan Jaya Papua Ditembak Mati KKB

Selain KKB ada beberapa alasan kenapa mereka belum juga ke Sugapa untuk bekerja.

Pertama, karena saat ini Natalis dan jajarannya tengah mempersiapkan APBD 2021 di Nabire.

 
Hal tersebut tidak bisa dilakukan di Sugapa karena tidak ada fasilitas jaringan telekomunikasi.

"Kita sedang susun APBD di Nabire karena di atas (Sugapa) tidak ada internet. Sekarang sudah pakai sistem yang langsung sambung ke Kementerian Dalam Negeri jadi tidak manual lagi," kata Natalis saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Selain itu, ia mengaku sempat terpapar Covid-19 sehingga harus melakukan karantina hingga dirinya dinyatakan negatif.

"Saat Natal kan saya di atas juga, kemudian saya juga sempat (terpapar) Covid-19, saya positif. Memang saya banyak tidak bergerak ke mana-mana, ini sejumlah kendala yang akhirnya kita belum ada di atas (Sugapa)," ujarnya.

Terakhir, alasan utama Natalis beserta jajarannya tidak berada di Sugapa adalah karena faktor keamanan.

"Saya sempat juga bersama TGPF ditembaki KKB, tapi memang kalau malam (di Sugapa) saya tidak nyaman juga," kata dia.

 
Ketidaknyamanan bukan saja dirasakan oleh Natalis, tetapi juga oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu.

Menurut dia, para ASN kerap didatangi anggota KKB yang meminta bantuan dan harus dipenuhi.