Ditembak di Kepala, Seorang Wanita Pengunjuk Rasa Kudeta Militer di Myanmar Kritis

TRIBUNJATENG.COM, NAYPYIDAW - Di Naypyidaw, Myanmar, seorang demonstran wanita ditembak di kepala, dalam unjuk rasa menentang kudeta militer. 

Dilaporkan media lokal The Irrawaddy, polisi disebut menggunakan baik peluru karet maupun tajam melawan pengunjuk rasa yang tak bersenjata.

Sebanyak 6 demonstran dilaporkan mengalami luka, dengan 2 di antaranya berada dalam kondisi serius.

• Kecelakaan Bus Mira vs Truk Pengangkut Ayam, Wildan Tewas di Lokasi Kejadian 

• Viral Video Ular Sebesar Pohon di Pintu Air Tanah Abang Jakarta, Kini Sembunyi di Celah Bebatuan

• Kecelakaan Maut Bus Mira Tabrak Truk Ayam, Sopir Truk Tewas, 22 Penumpang Terluka

• Khabib Nurmagomedov Angkat Bicara soal Pembunuhan Brutal di Kampung Halamannya

Relawan medis yang bertugas saat demonstrasi mengungkapkan, selain demonstran wanita ditembak di kepala, ada juga yang tertembak di dada.

Klip video yang viral di netizen Myanmar menunjukkan perempuan itu langsung roboh ke tanah setelah tertembak.

Polisi di ibu kota Naypyidaw menggunakan peluru untuk membubarkan massa, setelah menyemprot mereka menggunakan meriam air.

Dilansir Mothership Selasa (9/2/2021), sejumlah pengunjuk rasa terluka karena terkena hantaman meriam air.

Korban berusia 20 tahun

Demonstran perempuan yang ditembak di kepala dilaporkan berusia 20 tahun, dengan pelakunya adalah polisi, mengutip laporan AFP.

Warga setempat menceritakan, mereka melihat aparat menembak ke atas sebanyak dua kali sebelum menembaki massa memakai peluru karet.

Jurnalis Reuters Matthew Tostevin yang mengutip dokter melaporkan, wanita yang tak disebutkan identitasnya itu di ruang gawat darurat.

Dokter mengonfirmasi bahwa tembakan itu menggunakan peluru tajam, dan luka yang dihasilkan sangatlah fatal.

Tostevin mengatakan, kecil kemungkinan wanita itu bisa selamat setelah menerima tembakan di bagian kepala.

Sebelumnya pada 1 Februari, militer Myanmar melakukan kudeta dengan menangkap sejumlah pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing selaku pemimpin junta mengeklaim, tindakan mereka dibenarkan buntut pemilu November 2020.