Komisi VIII DPR Minta Daerah di Jateng Manfaatkan Dana Non-APBN untuk Penanganan Bencana

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Komisi VIII DPR RI mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Tengah yang terdampak banjir.

Para legislator yang juga membidangi penanganan bencana ini memantau penanggulangan bencana.

Rombongan juga sempat meminta penjelasan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait penanganan bencana di kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Jateng pada Senin (15/2/2021).

"Di Jateng kami melihat bagaimana kondisi di daerah terkait penanggulangan bencana. Kami juga berharap mendapatkan banyak masukan dari kepala daerah terkait kerja kami di pusat," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Diah Pitaloka, di Semarang, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: DPR RI Kirim Bantuan ke Korban Banjir Pati, Wakil Bupati Titip Permintaan ke Pemerintah Pusat

Baca juga: Krisdayanti Setahun Jadi Anggota DPR RI: Banyak Sekali Gempuran dan Risiko

Baca juga: Viral Anggota DPR RI Sebut NTT Tidak Ada yang Istimewa, Hanya Komodo Saja

Baca juga: Ketua Komisi IV DPR RI Marah-marah Karena KKP Masih Saja Ekspor Benih Lobster

Pertemuan dengan para kepala daerah, kata dia, penting karena dapat meningkatkan tali silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah Jawa Tengah serta masyarakat.

Ia menjelaskan bencana banjir tengah menerjang berbagai kawasan di Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Sejak awal tahun, banjir yang disebabkan curah hujan yang tinggi telah berdampak kepada kehidupan masyarakat.

"Beberapa daerah Pantura Jawa yang terdampak saat ini, utamanya berada di Jawa Tengah seperti wilayah Pekalongan, Semarang, Kudus, Pati dan Demak," jelas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain melakukan pembahasan terkait penanggulangan bencana dan masalah sosial yang terjadi di Jawa Tengah, Komisi VIII juga menyalurkan bantuan bencana kepada Pemprov Jateng sebesar Rp 3 miliar, dan mobil untuk penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jateng bisa lebih gesit dalam memanfaatkan sumber anggaran yang bukan dari APBD atau APBN.