Dari KTD Hingga Tak Ada Handrail di Alun-Alun, Ini Keluhan Para Penyandang Disabilitas di Pati

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Para penyandang disabilitas di Pati berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan Kartu Tanda Disabilitas (KTD).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Perk

umpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati, Suratno, ketika diwawancarai Tribunjateng.com usai mengikuti rapat dengar pendapat umum (public hearing) DPRD Pati, Jumat (12/3/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyandang disabilitas.

“Ada beberapa kabupaten sudah punya KTD, Pati belum. Saya dengar itu wewenang kabupaten masing-masing. Kartu ini penting sebagai identitas teman-teman,” ujar Suratno.

Menurut Suratno, kartu ini berguna bagi para penyandang disabilitas untuk mengakses pelayanan publik.

“Kemudian untuk teman-teman tuli kartu ini juga berguna sebagai pengganti SIM. Kepemilikan kartu ini juga akan membantu pemerintah dalam menyusun program terkait penyandang disabilitas,” papar dia.

Suratno juga menyampaikan sejumlah keluhan terkait akses fasilitas umum dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Pati.

“Selama ini kami menilai sudah bagus, tapi masih butuh pembenahan. Contoh di alun-alun harusnya ada bantuan pegangan (handrail). Kemarin saya mau naik ke situ saja kesusahan, harus cari pegangan supaya bisa ke atas. Kalau ada handrail kan enak,” ungkap dia.

Dia juga menyampaikan saran untuk menambah jalur kursi roda di alun-alun.

“Saya rasa harus ditambahi, walaupun sudah jadi kan bisa dibongkar untuk ditambahi, sebelah timur kan belum ada,” kata Suratno.

Ia menambahkan, sejumlah fasilitas publik di Pati memang belum menyediakan sarana-prasarana khusus bagi penyandang disabilitas. Bahkan termasuk di gedung DPRD.

“Di gedung DPRD contohnya, kan belum ada. Tadi teman-teman juga ada yang kesulitan untuk naik ke sini (ruang rapat paripurna di lantai dua). Padahal ini kan rumah wakil rakyat, harusnya akses untuk semua golongan,” ujar dia.

Terkait pembahasan Raperda, Suratno bersyukur pihaknya dilibatkan. Menurut dia, selama ini pihaknya memang mengharapkan Pati punya Perda khusus disabilitas.

“Cuma (dalam draf Raperda) ada kekurangan sedikit menurut kami. Contohnya terkait fasilitas umum. Harapan kami bisa dimasukkan ke Perda, supaya pemerintah, dalam pembangunan melibatkan teman-teman dalam uji coba,” kata dia.

Terakhir, Suratno berharap perwakilan penyandang disabilitas di Komisi Nasional Disabilitas bisa dimaksimalkan.

“Jangan sampai di dalamnya hanya untuk yang nondisabilitas, karena yang tahu permasalahan disabilitas tentunya penyandang disabilitas sendiri,” tandas dia. (*)