Breaking News:

Berita Jateng

Demokrat Jateng akan Tuntut Pihak yang Gunakan Atribut Partai Tak Sah

Atribut partai yang dimaksud bisa berupa bendera, umbul-umbul, kaus, dan sebagainya

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: muslimah

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - DPD Partai Demokrat Jawa Tengah akan menuntut dan bertindak tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan atribut partai yang bermuatan kepengurusan tidak sah di lembaga hukum.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti usai menyerahkan dokumen-dokumen terkait legalitas data kepengurusan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng, Selasa (16/3/2021).

"Kami akan mengambil tindakan tegas bilamana ada orang-orang yang mengatasnamakan Partai Demokrat yang mana itu tidak sah. Kami akan tindak tegas," kata Rinto.

Atribut partai yang dimaksud bisa berupa bendera, umbul-umbul, kaus, dan sebagainya.

Baca juga: Massa Teriak di Depan Kantor DPP Partai Demokrat Jakarta, Blokade Jalan, Ngotot Ingin Bertemu AHY

Baca juga: Viral Video Nadya Arifta Pesta Diduga Bridal Shower, Begini Reaksi Kaesang

Baca juga: Ari Lasso Salah Sebut Nama Anggi Diganti Rimar, Juri Indonesian Idol Kompak Menyoraki

Tentunya atribut yang bermuatan gambar atau tulisan dengan kepengurusan yang tidak sah atau ilegal sangat merugikan kepentingan hukum Partai Demokrat.

Rinto menegaskan bahwa kepengurusan yang sah dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni kepengurusan yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Rinto Subekti menceritakan kronologi saat terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Sumatera Utara.

Rinto menambahkan pihaknya menyerahkan tujuh berkas dokumen kepengurusan dan surat legalitas DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

Menurutnya, berkas tersebut diserahkan agar KPU Jawa Tengah bisa memeriksa ulang kepengurusan Partai Demokrat yang sah.

"Kami bawa tujuh berkas untuk disampaikan kepada KPU Jawa Tengah. Bahwa kami adalah pengurus yang sah sesuai undang-undang," tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengatakan, pihaknya telah memeriksa kembali daftar kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat sesuai Undang Undang yang berlaku.

"Kami telah melihat dalam Sipol pun masih tercantum kepengurusan sesuai SK Menkumham yang artinya masih sah. Dan terkahir pada Pilkada 2020, kami masih gunakan struktur kepengurusan dengan Ketua Umum AHY," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai Undang Undang. Jadi, selama belum ada SK Menkumham yang baru, yang terdaftar dalam Sipol merupakan kepengurusan yang didaftarkan terakhir yakni dengan Ketum AHY.(mam)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved