Breaking News:

Berita Semarang

Tim Kuasa Hukum Perkara Kepailitan Temukan Keanehan Dalam Sidang di Pengadilan Negeri Semarang

Tim kuasa hukum perkara kepailitan dengan perkara nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg, menemukan keanehan dalam sidang rapat kreditur di Pengadilan.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: rival al manaf
Tribun Jateng/ Zaenal Arifin
Tim kuasa hukum termohon pailit, Agus Wijayanto (kanan) dan Hanitiyo Satria Putra (kiri) menjelakan hasil rapat kreditur kepada wartawan di PN Semarang, Senin (29/3/2021). 

Penulis: Zaenal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tim kuasa hukum perkara kepailitan dengan perkara nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg, menemukan keanehan dalam sidang rapat kreditur di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (29/3/2021) kemarin.

Pasalnya, tim kurator dan hakim pengawas menggunakan salinan putusan yang berbeda.

Diketahui, dalam putusan perkara nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg itu muncul tiga salinan putusan yang berbeda.

Salinan pertama dikeluarkan pada 18 Februari. Salinan putusan tersebut kemudian direvisi lagi sampai dua kali.

Baca juga: Bupati Tegal Umi Azizah: Program Pramuka Peduli Bantu Pembentukan Karakter Pemuda

Baca juga: Berikut Prakiraan Cuaca Kudus Senin 29 Maret 2021, Berawan Hingga Hujan

Baca juga: Di Hari Paling Berdarah, Pemimpin Junta Militer Myanmar Gelar Pesta Mewah

Baca juga: Resep Nasi Goreng Terasi Lebih Nikmat dan Sedap

Dalam rapat kreditur, hakim pengawas Betsy Siske Manoe menggunakan salinan putusan ketiga di mana salinan tersebut belum diterima oleh tim kuasa hukum termohon pailit.

Sementara, tim kurator menggunakan putusan yang dikeluarkan pada 16 Februari atau yang pertama.

"Ini kan sangat lucu, pijakan yang dipakai dalam melaksanakan tahapan kepailitan berbeda."

"Apalagi ada tiga salinan putusan dalam satu perkara, ini keabsahan putusannya perlu dipertanyakan," kata anggota tim kuasa hukum termohon pailit, Agus Wijayanto atau yang akrab disapa AW, saat dikonfirmasi, Selasa (30/3/2021).

Demi kepastian hukum, pihaknya meminta pada hakim pengawas untuk menunda tahapan sebelum ada kepastian pijakan putusan yang digunakan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved