Aktivitas Bisnis IKM Tekstil Tergerus Impor Pakaian Jadi

Praktik impor produk pakaian jadi sangat masif, terutama melalui PLB e-commerce. Produk itu marak dipasarkan di swalayan dan marketplace

Editor: Vito
TRIBUN JATENG/IDAYATUL ROHMAH
ilustrasi - satu gerai pakaian di Mal Ciputra Semarang. 

Terus turun

Analisa APSyFI terhadap data pertumbuhan industri TPT yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan bahwa pengaruh investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor TPT dalam waktu 5 tahun terakhir terus turun hingga hanya tersisa 2,4 persen pada 2019 dan 2020.

Sedangkan pengaruh neraca perdagangan juga terus turun hingga hanya 24 persen dari PDB TPT.

“Kalau kondisinya dipelihara terus seperti ini, maka dalam 5 tahun ke depan neraca perdagangan kita hanya tinggal tersisa 1 miliar dollar AS, dan pertumbuhan kita akan selalu negatif, padahal sebelum 2008 neraca kita bisa di atas 7 miliar dollar AS, tetapi terus tergerus akibat kebijakan pro-impor” jelasnya.

Redma mengungkapkan, kebijakan pro-impor ini telah menekan investasi dan kemampuan serapan tenaga kerja di sektor TPT.

Ia berujar, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan lain sebagainya untuk mendorong investasi, tapi kalau investasi itu tidak ada jaminan pasar, bisa dipastikan tidak ada pengusaha yang mau investasi.

Dia menambahkan, rendahnya utilisasi produksi akibat pasar domestik yang terus tergerus barang impor dan rendahnya investasi ini juga menyebabkan serapan tenaga kerja di sektor TPT minim, dan mengurangi fungsinya sebagai sektor padat karya.

"Banjirnya barang impor murah telah menggerogoti ekonomi kita selama bertahun-tahun. Jadi pikirannya tolong dibalik, kalau barang murah tersedia dari impor, tapi pengangguran masih belum terselesaikan, apakah konsumen punya kekuatan beli?” tukasnya.

Ia pun menyinggung masalah safeguard pakaian jadi yang mendapatkan hambatan dalam implentasinya, di mana beberapa pihak di beberapa kementerian tidak menyetujui dengan alasan ketakutan inflasi.

Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), Riza Muhidin menyebut, safeguard pakaian jadi dinilai dapat menjadi solusi, dan perlu diberlakukan. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan.

“Yang perlu dilakukan pemerintah ini adalah pemberlakuan safeguard pakaian jadi sesuai dengan rekomendasi KPPI. Rekomendasi ini sudah benar, tinggal diberlakukan saja,” tegasnya. (Tribunnews/Reynas Abdila/Kontan/Arfyana Citra Rahayu)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved