Breaking News:

Ngopi Pagi

FOKUS: Cegah Pernikahan Dini Tak Cukup Lewat UU

Angka pernikahan dini di sejumlah wilayah di Jawa Tengah melonjak selama pandemi Covid-19

Penulis: rika irawati | Editor: iswidodo
tribunjateng/grafis/bram
RIKA IRAWATI wartawan Tribun Jateng 

Ditulis oleh Rika Irawati, Wartawan Tribun Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Angka pernikahan dini di sejumlah wilayah di Jawa Tengah melonjak selama pandemi Covid-19. Mayoritas beralasan, kegiatan belajar mengajar dari rumah menjadi pemicu. Aktivitas anak di luar sekolah menjadi tidak terpantau, bahkan meski seharusnya, kegiatan mereka di luar rumah juga terbatas lantaran wabah yang belum berakhir.
Di Blora, selama pandemi Covid-19, jumlah siswa SMP putus sekolah, mencapai 71 siswa. Dari jumlah itu, 10 di antaranya, tidak melanjutkan sekolah karena alasan menikah. Pernikahan terjadi karena pihak perempuan lebih dulu hamil.
Sementara, di Kabapaten Pekalongan, Pengadilan Agama IB Kajen, mengeluarkan 145 dispensasi menikah usia dini, hanya dalam tiga bulan, Januari-Maret 2021. Pada 2020, PA Kajen mengeluarkan dispensasi nikah bagi 568 pemohon.
Peningkatan kasus pernikahan anak ini juga dicatat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jateng. Pada 2019, ada 2.049 kasus pernikahan anak. Sementara, hingga September 2020, angkanya naik menjadi 8.338 kasus (Kompas.com, 21 November 2020).
Pernikahan dini ini tentu menjadi persoalan bersama. Apalagi, banyak faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Di tingkat keluarga, orangtua semestinya tak menganggap pendidikan seksual sebagai tema tabu. Ini berlaku, terutama bagi orangtua yang memiliki anak yang beranjak remaja, yang tengah mencari jati diri.
Selain pendidikan agama, orangtua harus mengerti tentang kesehatan reproduksi. Ini bukan hanya tanggungjawab orangtua yang memiliki anak perempuan tetapi juga anak laki-laki. Keduanya, sama rentannya menjadi pelaku pernikahan anak. Jangan sampai, anak memilih jalan pintas lewat hamil di luar nikah hanya karena ingin hidup bersama dengan pacar.
Pengawasan dan edukasi hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) juga penting. Lingkungan yang aman diharapkan bisa membuat anak-anak remaja lebih kreatif dan mengekplorasi diri dalam berbagai hal.
Ini bisa dilakukan lewat Tim Penggerak PKK serta Karang Taruna. Pendekatan dari lingkungan terdekat dan teman sepermainan bisa mencegah terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan yang tak sehat.
Sementara, dari sisi pemerintah daerah, masing-masing pemangku wilayah bisa membuat program untuk mengedukasi dan meningkatkan produktivitas remaja. Seperti yang dilakukan Pemkab Tegal lewat Gerakan Jo Kawin Bocah dan Duta Generasi Berencana (Genre) yang ada di Kudus. Lewat Genre, Pemkab Kudus melakukan edukasi terkait pernikahan dini juga bahaya narkoba kepada remaja melalui teman sebaya.
Upaya mencegah pernikahan dini juga dilakukan negara lewat undang-undang tentang Perkawinan. Bahkan, di UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia calon pengantin perempuan yang semula dipatok 16 tahun, naik menjadi 19 tahun. Sama dengan batas usia minimal calon pengantin laki-laki.
Penerapan aturan ini tentu memberi mandat berat bagi Pengadilan Agama (PA) sebagai lembaga yang mengeluarkan dispensasi menikah untuk pasangan di bawah umur. Pengadilan Agama harus selektif dan tak mudah mengeluarkan izin menikah bagi pasangan muda.
Namun, seringkali, petugas 'terpaksa' mengeluarkan dispensasi menikah kepada remaja karena calon pengantin lebih dulu hamil. Itu sebabnya, harus ada konseling serta koordinasi dengan lembaga pendampingan agar 'kecelakaan dalam hubungan tak sehat' itu menjadi satu-satunya penguat izin menikah dini diberikan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved