Mantan Menkes Siti Fadilah Bicara Vaksin Nusantara (2-Habis): Pemerintah Harus Tut Wuri Handayani

Bukan 2 tahun melakukan penelitian. Saya mengenal Pak Terawan dengan sel cure itu kira-kira setahun atau dua tahun lalu. Sel cure, dia mengurusi dentitrik sel, itu dari dua tahun lalu. Waktu itu saya pas kontrol ke RSPAD, ditarik dia dibawa ke laboratoriumnya.

Bukan meneliti. Maksud saya dia bekerja di laboratorium itu. Tapi kemudian sekarang punya ide ini itu bukan jatuh dari langit. Maksud saya bahwa dia sudah berkecimpung di dalam masalah sel gitu.

Apa Pak Terawan ini memahami penyakit yang berkaitan dengan penyakit menular seperti Covid-19 ini?

Saya kira semua dokter memahami. Tidak usah dokter Terawan, semua dokter pasti memahami. Covid-19 penyakit baru, jadi dipelajarinya baru. Cuma belajarnya sama dan ilmunya sudah dikemas. Saya kira tahu persis dia.

Penelitian Pak Terawan ini, bila vaksin Nusantara ini benar, apa yang harus didorong Pemerintah supaya itu nanti terwujud?

Menurut saya pemerintah Tut Wuri Handayani. Silahkan melakukan penelitian, Tut Wuri Handayani itu tidak dilepas begitu saja. Dipantau sampai dapat hasilnya. Toh nanti kalau hasilnya baik pemerintah juga ikut beruntung, karena kita juga dapat nama. Maksud saya kalau ada orang yang mempunyai pemikiran, mbok jangan ditebang dulu.

Dilihat dulu, Monggo kita Tut Wuri Handayani. Mudah-mudahan berhasil. Kalau memang tidak berhasil ya sudah, ternyata hipotesis Anda salah. Tapi kalau tiba-tiba ditebang, tidak boleh meneliti, itu rasanya kok tidak pancasilais. Menjegal ide anak bangsa.

Apakah curiga ada badan-badan asing ikut menjegal penelitian Pak Terawan ini?

Saya tidak cukup data untuk mengatakan itu. Terlalu jauh kalau badan-badan asing.

BPOM meragukan vaksin Nusantara. Disebut mengabaikan prosedur PPUK. Unair bilang vaksin Terawan bagus. Kenapa bisa sesama peneliti memiliki pandangan berbeda soal vaksin?

Kamu tidak bisa membandingkan BPOM dengan peneliti yang lain. Peneliti yang lain tidak mempunyai beban. Seperti dari Universitas Airlangga tidak ada beban, maka dia menilai seperti apa yang sesuai dengan mindset dia. Tapi kalau Badan POM ada beban, dia alat pemerintah.

Dia bebannya apa, dia mempunyai selain ilmu pengetahuan tentang riset, juga dia mempunyai aturan-aturan yang kita engga tahu. Kalau peneliti-peneliti biasa, biasanya oke saja kita ikuti saja tinggal salah atau benar, gitu. Kalau Badan POM dia punya wewenang, harus ikuti protokol (PPUK). Ikut protokol itu maksudnya kan tidak salah begitu. Itu mestinya seperti Terawan, barangkali sudah mengikuti.

Kontroversi Vaksin Nusantara terkesan simpang-siur?

Bukan. Jangan membuat ini simpang-siur. Harus dilihat Pak Terawan sedang meneliti. Badan POM itu adalah lembaga yang berwenang mengutak-atik penelitian barangkali. Jangan dikait-kaitkan dengan politik, jangan dirumorkan dengan urusan simpang-siur. Sebetulnya tidak simpang-siur.

Tapi kita masyarakat mempertanyakan. Sebenarnya vaksin Nusantara ini boleh tidak dipakai? DPR mendukung dengan ikut uji klinik fase II. Bagaimana menengahi kondisi ini?