Breaking News:

Berita Nasional

Polemik Hapus Pendidikan Pancasila dari Mata Kuliah hingga Menteri Nadiem Ajukan Revisi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak memasukan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di pe

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim 

Syaiful Huda menjelaskan Pendidikan Pancasila tidak bisa diganti Pendidikan Kewarganegaraan, seperti yang tercantum dalam PP 57 Tahun 2021.

“Jika Pendidikan Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam kurikulum sebagai pelajaran wajib maka dimungkinkan muncul banyak intreprestasi dari penyelenggara maupun tenaga kependidikan," kata Syaiful Huda.

Lebih jauh Huda menilai banyak konten dari PP 57 tahun 2021 yang multitafsir.

Huda juga mempertanyakan penghapusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga pengendali mutu Pendidikan.

Dalam PP 57/2021 Pasal 34 disebutkan pengembangan, pelaksanaan, pelaporan capaian standar nasional Pendidikan akan dilakukan suatu badan yang bertanggungjawab kepada Menteri tanpa disebutkan institusinya.

“Dalam regulasi sekelas PP yang menjadi aturan pelaksanaan dari regulasi di atasnya diksinya harus to the point," jelasnya.

Tokoh lainnya yang menutut revisi adalah Hidayat Nur Wahid, Politikus PKS dan Wakil Ketua MPR.

Menurut Hidayat Nur Wahid hilangnya Pendidikan Pancasila tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Hidayat Nur Wahid menyesalkan seringnya kecerobohan yang terjadi dalam penyususnan peraturan pemerintah.

Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid menyoroti hilangnya “frasa Agama” dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

Halaman
1234
Editor: m nur huda
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved