Breaking News:

Berita Nasional

Polemik Hapus Pendidikan Pancasila dari Mata Kuliah hingga Menteri Nadiem Ajukan Revisi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak memasukan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di pe

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim 

Imanuel mengingatkan, jika pendidikan Pancasila dihapus dari mata ajar wajib pendidikan nasional, justru akan melahirkan manusia Indonesia yang jauh dari tujuan pembangunan karakter bangsa.

Oleh karena itu, berkaitan dengan telah diundangkannya PP 57 tahun 2021, maka Imanuel Cahyadi menyatakan GMNI mengambil enam sikap.

Pertama, Pancasila merupakan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi sesuai Pasal 35 ayat (3) huruf (b) dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi namun justru dilikuidasi di dalam Pasal 40 ayat (3) PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kedua, Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila sesuai Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Ketiga, Pendidikan Pancasila yang berisi landasan filosofis, historis, dan yuridis menjadi hal pokok untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta implementasinya dalam kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat, mendesak ditetapkannya pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan baik formal maupun non-fomal sebagai jalan keluar dari krisis ideologi akut yang menjangkiti anak-anak bangsa.

Kelima, mendesak pemerintah mencabut PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan karena tidak memuat Pancasila dalam kurikulum pendidikan.

Keenam, mendesak pemerintahan menghentikan segala kebijakan nasional yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila dengan mencopot para menteri yang tidak memahami Pancasila sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional.

Nadiem Ajukan Revisi Pancasila Mata Kuliah Wajib

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengajukan permintaan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meminta Bahasa Indonesia dan Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib.

 
Surat dengan nomor 25059/MPK.A/HK.01.01/2021 disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (16/4), tak lama usai Nadiem menuai kritik karena menghapus aturan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di pendidikan tinggi.

"Ini murni dari Kemendikbud," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Hendarman ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com terkait keabsahan surat itu, Senin (19/4/2021).

Dalam surat, Nadiem mengubah beleid Pasal 40 dalam PP SNP. Perubahan pada kurikulum pendidikan tinggi diatur dalam ayat (5) yang berbunyi:

"Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:
a. agama;
b. Pancasila;
c. kewarganegaraan;dan
d. bahasa Indonesia."

Ayat (7) menyebut keempat mata kuliah itu berlaku untuk program sarjana dan diploma. Di samping itu, ayat (6) menyatakan muatan kurikulum dapat diterapkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Sementara pada PP No. 57/2021 sebelumnya, kurikulum pendidikan tinggi diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan berbunyi:

"Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan; dan
c. bahasa."

Ayat (4) menyebut muatan tersebut dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok atau tematik. Kedua ayat tersebut dihapus dan digantikan dengan ayat (5), (6) dan (7) dalam surat pengajuan revisi.

Nadiem juga mengajukan perubahan pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang semula 10 muatan wajib pada jenjang SD sampai SMA kini direvisi menjadi 11.

Hal tersebut karena Pancasila yang tadinya tidak dimuat dalam kurikulum, dimasukkan dalam muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Sampai saat ini Pancasila diketahui tidak berdiri sebagai mata pelajaran sendiri di sekolah.

Aturan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam surat pengajuan revisi masih memuat bahasa sebagai muatan wajib. Namun tidak seperti pada pendidikan tinggi yang merinci dengan bahasa Indonesia, muatan bahasa hanya disebut "bahasa".

Ayat (2) Pasal 40 pada surat pengajuan revisi berbunyi:

"Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib
memuat:
a. pendidikan agama;
b. Pancasila;
c. pendidikan kewarganegaraan;
d. bahasa;
e. matematika;
f. ilmu pengetahuan alam;
C. ilmu pengetahuan sosial;
h. seni dan budaya;
i. pendidikan jasmani dan olahraga;
j. keterampilan/ kejuruan; dan
k. muatan lokal."

Hal tersebut masih sama dengan beleid yang diatur dalam PP SNP. Meski kritik sempat disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda terkait tidak ada kejelasan mata pelajaran bahasa di pendidikan dasar dan menengah dalam PP SNP.

"Dalam regulasi sekelas PP yang menjadi aturan pelaksanaan dari regulasi di atasnya diksinya harus to the point. Kami mendesak pelajaran bahasa yang menjadi mata pelajaran wajib dalam PP 57/2021 adalah Bahasa Indonesia," tutur Huda dalam keterangan yang disampaikan, Jumat (16/4/2021).

(*Tribunnews/ CNN)

Berita tekait Pancasila

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sejumlah Tokoh Tuntut Revisi PP 57 Tahun 2021 yang Hilangkan Pancasila dari Kuliah Wajb

Editor: m nur huda
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved