Pencarian Kapal Selam Nanggala
KRI Nanggala Tenggelam, GMNI Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Menhan Prabowo Subianto
Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menhan Prabowo Subianto.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Mabes TNI menyatakan, kapal selam KRI Nanggala-402 telah tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4/2021) sore.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 gugur di perairan Bali.
Terkait ini, Pemerintah diminta mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca juga: ABK Kapal Selam KRI Nanggala 402 Satu di Antaranya dari Cepu Blora
Baca juga: Kisah Pesilat PSHT yang Gugur Bersama KRI Nanggala, Anggota Pesilat Tahlilan 7 Hari
Baca juga: Canggihnya Kapal MV Swift Rescue Singapura Temukan KRI Nanggala di Dasar Perairan Utara Bali
Baca juga: KSAL Yudo Margono: Warga Hiu Kencana Meminta KRI Nanggala Diangkat
Adalah Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino yang mengusulkan hal itu.
Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menhan Prabowo Subianto.
Dia beralasan, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menhan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut.
Hal ini dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan.
Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
Baca juga: Kolonel Harry Setiawan Jadi Korban KRI Nanggala 402, Sang Ibu Berharap Jenazahnya Ditemukan
“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan," kata Arjuna dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).
Arjuna menyatakan Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp 131,2 triliun.
Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Dia menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, dimana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.
TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata dia.
