Berita Semarang
Angka Kasus Stunting di Semarang Melonjak saat Pandemi, Tertinggi di Kelurahan Polaman
Pada masa pandemi Covid-19, angka stunting di Kota Semarang sendiri mengalami kenaikan. Polaman menjadi kelurahan terbanyak kasus stunting ini.
Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: moh anhar
Penulis: Eka Yulianti Fajlin
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Upaya menurunkan angka stunting merupakan program prioritas nasional.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang mengelar rembug stunting untuk mencegah dan menekan kasus stunting di Kota Semarang, di Oak Tree, Selasa (25/6/2021).
Pada masa pandemi Covid-19, angka stunting di Kota Semarang sendiri mengalami kenaikan.
Pada 2018, angka stunting di Kota Semarang berada pada angka 2,5 persen. Angka tersebut naik selama masa pandemi menjadi 2,57 persen pada 2019 atau sebanyak 2.759 anak dari total 107.071 anak.
Kemudian, kasus stunting kembali mengalami kenaikan pada 2020 menjadi 3,13 persen atau sebanyak 3.143 persen dari total 100.446 anak.
Ada 25 kelurahan yang menjadi lokus Pemerintah Kota Semarang mengenai kasus stunting.
Diantaranya, Polaman menjadi kelurahan terbanyak kasus stunting dan Semarang Utara menjadi kecamatan terbanyak kasus yang sama.
Kepala Bappeda Kota Semarang, Bunyamin mengatakan, pihaknya akan mengidentifikasi mengapa wilayah-wilayah tersebut terjadi kasus stunting serta memetakan apa saja kebutuhan di setiap wilayah untuk penanganan kasus stunting.
Baca juga: Cuma 24 yang Selamat, 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat
Baca juga: Bawaslu Kota Semarang Buka Pendaftaran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
Baca juga: Denny Cagur Ngaku Culik Shanty Denny ke Ancol Waktu Kencan Pertama
"Tugasnya Bappeda mengomunikasikan semua pihak untuk bisa membantu, apa yang perlu ditambah semisal susu dan lain-lain. Perencanaan ke depan harus bagaimana, dinas mana saja yang perlu disupport anggaran untuk penanganan stunting," jelas Bunyamin.
Menurutnya, penanganan stunting terus dilakukan secara bertahap.
Setelah melakukan identifikasi di wilayah-wikayah yang memiliki kasus stunting, pihaknya bisa membuat perencanaan untuk anggaran perubahan 2021 dan anggaran 2022.
"Bappeda tugasnya memoderatori semua komponen supaya sinergi. OPD yang terlibat antara lain Dinkes, Disdalduk, DP2A, Disdik, yang menyangkut anak-anak di usia sekolah. Misal sanitasi, itu urusan Perkim. Dalam rembug ini, kami juga libatkan perkim," sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang dalam kesempatan itu diwakili oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan, persentase angka stunting memang kecil namun jumlahnya cukup besar.
"Kami akan mengklaster wilayah-wilayah. Ada 25 kelurahan yang banyak masalah stuntingnya. Kami akan bedah, akan dilihat kenapa terjadi stunting. Kemudian, ada penanganan khusus," terangnya.