Bisnis

Kemendag Lindungi UMKM dari Predatory Pricing dalam Kanal e-dagang

Transaksi melalui kanal e-commerce (e-dagang) semakin mengalami peningkatan. Adapun Bank Indonesia mencatat proyeksi transaksi.

Penulis: Ruth Novita Lusiani | Editor: rival al manaf
Istimewa
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Harian Kompas bersama Kementerian Perdagangan, yang berfokus pada perbaikan pengaturan e-dagang melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020, yang diadakan secara offline dan online, pada Selasa, (25/5/2021).    

Penulis: Ruth Novita Lusiani

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Transaksi melalui kanal e-commerce (e-dagang) semakin mengalami peningkatan.

Adapun Bank Indonesia mencatat proyeksi transaksi melalui kanal e-dagang tahun 2020 sebesar Rp 253 triliun, meningkat cukup signifikan dari tahun 2019 yang berada di angka Rp 205 triliun.

Angka transaksi tersebut pun diprediksi tumbuh 33,3 persen pada tahun 2021 dan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan sebagian pelaku bisnis e-dagang ialah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga: Liga Champions tanpa Real Madrid, Barcelona, dan Juventus, UEFA Segera Berikan Sanksi ke Pendiri ESL

Baca juga: Tempat Ini Paling Mustahil Terinfeksi Covid-19, Ternyata Sudah di Daratan Tertinggi di Dunia Ini

Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 6 SD Tema 6 Halaman 29 33 dan 34 Masyarakat Peduli Lingkungan

Baca juga: Misteri Lubang di Kaca Toko Milik Anggota DPRD Bangkalan Belum Terungkap: Kami Tak Temukan Proyektil

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM pengguna e-dagang perlahan mulai meningkat selama pandemi dari 13 persen menjadi 18 persen atau sekitar 10 juta orang dari total UMKM.

Meskipun begitu, perkembangan produk-produk UMKM di platform e-dagang juga turut mengalami sejumlah masalah, satu diantaranya seperti adanya predatory pricing atau persaingan harga murah dengan produk impor, yang dapat membunuh produk UMKM lokal di platform e-dagang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Perdagangan baru saja merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020, peraturan tersebut mengatur tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang diluncurkan pada Mei 2021.

Guna mematangkan kembali hasil revisi Permendag tersebut, Harian Kompas bersama Kementerian Perdagangan menghadirkan Focus Group Discussion (FGD) yang berfokus pada perbaikan pengaturan e-dagang melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020, yang diadakan secara offline dan online, pada Selasa, (25/5/2021).

“Dari sisi UMKM suka atau tidak, mau tidak mau UMKM harus masuk ke dunia digital. Belajar dari kondisi pandemi ini, kalau tidak ada marketplace maka kita akan hancur lebur. Kita sangat terbantu dengan adanya marketplace dan untuk peluang ke depan tentunya akan semakin besar,” tutur Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun dalam kegiatan FGD, Selasa, (25/5/2021).

Terbantunya UMKM dengan adanya marketplace ini terbukti dari peningkatan jumlah pelaku UMKM dan nilai transaksi yang ada. Disamping itu, untuk melindungi para pelaku bisnis UMKM di kanal e-dagang terkait dengan permasalahan yang ada, Ikhsan mengatakan pemerintah wajib melakukan pengaturan dengan membuat peraturan-peraturan yang konkret.

Sementara itu, VP of Corporate Communication Tokopedia, Nuraini Razak yang turut hadir dalam kegiatan FGD tersebut, turut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mendukung perdagangan yang adil demi kemajuan Indonesia.

“Dalam hal ini, kami pun tentunya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mendukung perdagangan di Indonesia, karena bagi kami yang paling penting adalah perdagangan yang adil untuk kemajuan Indonesia. Harapan kami nantinya peraturan tersebut juga dapat lebih disesuaikan dengan keadaan teman-teman di e-dagang saat ini,” ucap Nuraini.

Ditambahkannya untuk mendukung UMKM Indonesia, Tokopedia pun turut menggaungkan Bangga Buatan Indonesia, bersama dengan 11 juta penjual yang 100 persen merupakan para pelaku bisnis UMKM.

Dari sisi konsumen, Kepala UKM Center FEB UI, Zakir Sjakur Machmud menuturkan beberapa poin penting yang hendaknya menjadi perhatian pelaku UMKM.

Baca juga: Jadwal TV Televisi Hari Ini Rabu 26 Mei 2021 di Trans TV, RCTI, Trans7, GTV, SCTV, dan Lainnya

Baca juga: Mahasiswa Ilmu Komunikasi FTIK Terpilih Sebagai Mahasiswa Berprestasi USM

Baca juga: Arti Mimpi Pulang ke Rumah Lama, Ada Kaitannya dengan Kondisi Pikiran

 
“Pentingnya pelaku bisnis UMKM untuk memperhatikan harga, memperhatikan produk yang dijual utamanya terkait dengan kualitasnya, memperhatikan akses pembelian produk tersebut apakah mudah bagi konsumen atau tidak, dan yang tidak kalah penting memperhatikan kesadaran masyarakat terkait tahu atau tidaknya dengan dijualnya produk tersebut di e-dagang. Selain itu, perlu adanya pembeda antara produk yang dijual dengan produk milik penjual lainnya,” kata Zakir.

Adapun dalam diskusi tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, I Gusti Ketut Astawa menyambut baik aspirasi yang disampaikan dalam pelaksanaan FGD ini.

“Intinya apa yang dikeluh kesahkan Bapak Mendag ini bersambut disini, yang terkait dengan perlindungan terhadap UMKM di e-dagang dan bagaimana daya saing produk kita di e-dagang yang perlu ditingkatkan. Ini akan menjadi bagian kami untuk menghimpun masukan-masukan yang ada dalam FGD ini. Kita harus juga kembangkan teknis-teknis pengawasan,” ujarnya. (Ute)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved