Breaking News:

Bisnis

Kemendag Lindungi UMKM dari Predatory Pricing dalam Kanal e-dagang

Transaksi melalui kanal e-commerce (e-dagang) semakin mengalami peningkatan. Adapun Bank Indonesia mencatat proyeksi transaksi.

Penulis: Ruth Novita Lusiani | Editor: rival al manaf
Istimewa
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Harian Kompas bersama Kementerian Perdagangan, yang berfokus pada perbaikan pengaturan e-dagang melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020, yang diadakan secara offline dan online, pada Selasa, (25/5/2021).    

Penulis: Ruth Novita Lusiani

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Transaksi melalui kanal e-commerce (e-dagang) semakin mengalami peningkatan.

Adapun Bank Indonesia mencatat proyeksi transaksi melalui kanal e-dagang tahun 2020 sebesar Rp 253 triliun, meningkat cukup signifikan dari tahun 2019 yang berada di angka Rp 205 triliun.

Angka transaksi tersebut pun diprediksi tumbuh 33,3 persen pada tahun 2021 dan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan sebagian pelaku bisnis e-dagang ialah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga: Liga Champions tanpa Real Madrid, Barcelona, dan Juventus, UEFA Segera Berikan Sanksi ke Pendiri ESL

Baca juga: Tempat Ini Paling Mustahil Terinfeksi Covid-19, Ternyata Sudah di Daratan Tertinggi di Dunia Ini

Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 6 SD Tema 6 Halaman 29 33 dan 34 Masyarakat Peduli Lingkungan

Baca juga: Misteri Lubang di Kaca Toko Milik Anggota DPRD Bangkalan Belum Terungkap: Kami Tak Temukan Proyektil

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM pengguna e-dagang perlahan mulai meningkat selama pandemi dari 13 persen menjadi 18 persen atau sekitar 10 juta orang dari total UMKM.

Meskipun begitu, perkembangan produk-produk UMKM di platform e-dagang juga turut mengalami sejumlah masalah, satu diantaranya seperti adanya predatory pricing atau persaingan harga murah dengan produk impor, yang dapat membunuh produk UMKM lokal di platform e-dagang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Perdagangan baru saja merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020, peraturan tersebut mengatur tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang diluncurkan pada Mei 2021.

Guna mematangkan kembali hasil revisi Permendag tersebut, Harian Kompas bersama Kementerian Perdagangan menghadirkan Focus Group Discussion (FGD) yang berfokus pada perbaikan pengaturan e-dagang melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020, yang diadakan secara offline dan online, pada Selasa, (25/5/2021).

“Dari sisi UMKM suka atau tidak, mau tidak mau UMKM harus masuk ke dunia digital. Belajar dari kondisi pandemi ini, kalau tidak ada marketplace maka kita akan hancur lebur. Kita sangat terbantu dengan adanya marketplace dan untuk peluang ke depan tentunya akan semakin besar,” tutur Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun dalam kegiatan FGD, Selasa, (25/5/2021).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved