75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Ajukan Uji Materi ke MK

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlanjut.

Pihak Istana Kepresidenan menolak ikut campur dalam permasalahan tersebut.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, polemik TWK pegawai KPK kini bukan lagi menjadi urusan Istana Kepresidenan.

Baca juga: Sepak Terjang Amon Djobo Bupati Alor yang Marahi Staf Kemensos, Pernah Ancam Tembak Mati Anggota TNI

Baca juga: Muncul Klaster Baru dari Acara Reuni para Lansia di Manahan Solo, Dinkes Gemes

Baca juga: Suami Bacok Istri di Hadapan Warga, Setiap Lelaki yang Menolong Ikut Diserang Disebut Perebut Istri

Baca juga: Seorang Pemimpin Hamas Ditangkap Pasukan Khusus Israel di Tepi Barat

Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan sikapnya terkait polemik tersebut.

Moeldoko mengatakan apa yang terjadi di KPK saat ini adalah urusan internal lembaga antirasuah itu.

Putusan akhir terkait nasib pegawai KPK, kata Moeldoko, ada di tangan pimpinan KPK.

"Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

Moeldoko membantah anggapan bahwa arahan Presiden Jokowi tentang TWK pegawai KPK tidak didengar.

Ia mengatakan sikap Jokowi sudah jelas soal nasib 75 orang pegawai KPK yang tak lulus TWK.

"Bukan [tidak didengar arahan]. Setiap mereka kan punya pertimbangan," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menyebut setiap kementerian/lembaga punya ruang untuk mengurus masalah internal masing-masing.

Ia pun berharap KPK bisa menyelesaikan persoalan TWK tersebut. "Arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal," tuturnya.

Tak hanya Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi juga menolak mengomentari polemik TWK pegawai KPK.

Mereka bahkan tak menjawab pertanyaan yang diajukan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro dalam rapat di DPR kemarin.

Saat rapat Agung meminta pemerintah mengevaluasi tes serupa di lembaga pemerintahan lain. Ia tak ingin kegaduhan yang timbul dalam TWK KPK berulang.