Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita KPK

Kenapa Hanya Diam Ditanya Polemik TWK Pegawai KPK? Sudah Lepas Tangankah?

Pihak Istana Kepresidenan menolak ikut campur dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi petugas KPK. Sosok Harun Al Rasyid yang Pimpin OTT KPK Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ada di artikel ini. 

"Saya mohon untuk bisa ada jawaban," ucap Agung.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia kemudian mempersilakan Istana menjawab seluruh pertanyaan dari anggota.

Namun, tak ada tanggapan soal TWK KPK. 

Moeldoko hanya menggunakan kesempatan menjawab seputar perhutanan sosial.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membahas beberapa hal, salah satunya serapan anggaran pemda yang masih rendah.

Sementara Mensesneg Pratikno menjawab beberapa pertanyaan Agung Widyantoro. Namun, tak ada satu pun jawaban terkait TWK KPK.

Dia hanya membahas seputar pengalihan anggaran di Setneg.

Judicial Review

Di sisi lain, 75 pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam asesmen TWK mengajukan uji materi atau Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pegawai itu yang diwakili sembilan pegawai sebagai pemohon mengajukan uji materi atas Pasal 69 B dan 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pada hari ini kita mendaftarkan JR ke MK," kata perwakilan para pegawai, Hotman Tambunan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (2/6).

Hotman menjelaskan alasan pihaknya mengajukan uji materi ke MK. Dikatakannya, melalui uji materi ini, pihaknya berharap MK menafsirkan mengenai prosedur alih status pegawai menjadi ASN yang benar.

Hal ini lantaran pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama ini menafsirkan sendiri mengenai maksud alih status tersebut. Padahal, MK merupakan penjaga dan penafsir akhir konstitusi.

"Kami berpikir supaya jangan menjadi bola liar di masyarakat, kita bawalah ke MK. Karena kita menyadari mereka, para hakim MK adalah para negarawan yang memahami konsep dan filosofi dasar wawasan kebangsaan," katanya. (tribun network/mam/ham/dod)

Baca juga: Warga Beji Lor Banyumas Geruduk Balai Desa Protes Pengelolaan Air Bersih

Baca juga: Wali Kota Pekalongan Aaf : Pemeliharaan Rutin Peralatan Operasional Kebakaran Itu Sangat Penting

Baca juga: PDIP Cabut Dukungan ke Bupati Alor Pasca Video Marah Kepada Risma, Amon: Mereka Cuma Punya 4 Kursi

Baca juga: Kisah Suwanto Disabilitas Semarang Bangun Bengkel Modifikasi Motor Roda Tiga, Modalnya Ilmu Titen

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved