Forum Kampus Kharisma Melati : Memaklumi Negara Saat Sulit

Menjadi warga negara yang baik, selain menuntut hak, memanglah harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Sama seperti negara kesejahteraan lainnya, rakyat harus membayar pajak. Pajak saat ini merupakan satu-satunya formulasi yang mampu menyelamatkan kondisi negara dari krisis ekonomi.

Maka dari itu pemerintah terus menggenjot perputaran ekonomi dan pendapatan negara melalui pembayaran pajak progresif dari masyarakatnya. Perlu digarisbawahi yang menjadi masalah bagi masyarakat bukan perihal membayar pajaknya, karena masyarakat telah memiliki sumber pendapatan yang dikenai pajak antara lain tanah, bangunan, kepemilikan hasil bumi, kendaraan bermotor dan pajak penghasilan.

Ada hal mengejutkan ketika pembicaraan Menkeu Sri Mulyani dengan DPR bocor ke publik. Pembicaraan mengenai wacana atau rencana mengenakan pajak terhadap kebutuhan pokok atau sembako. Masyarakat pun kaget dan keberatan. Karen di masa pandemi ini ekonomi masyarakat sedang down. Ditambah lagi sebagian masyarakat melihat keijakan pemerintah berubah-ubah.

Rencana pemerintah yang ingin mengenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk komoditas sembako segera diperjelas oleh Menkeu agar tidak meresahkan masyarakat. Menurutnya tidak semua sembako dikenai pajak. Hanya sembako dengan kualitas premium yang dikonsumsi masyarakat menengah atas.

Tapi rencana tersebut telah membuat pedagang, petani, dan konsumen resah. Rakyat merasa saat ini hidup makin berat ditambah lagi pajak yang dikenakan terhadap sembako akan menambah beban makin berat. Ada baiknya pemerintah segera memberikan penjelasan resmi dan detail mengenai rencana pengenaan pajak pertambahan nilah (PPN) kepada sembako. Agar wong cilik tidak khawatir. (*)

Baca juga: Hotline Semarang : Di Mana Bisa Tukar Botol Plastik dengan Tiket BRT?

Baca juga: Fokus : Injak Rem Hadapi Corona

Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 3 SD Tema 8 Halaman 55 56 57 58 dan 49 Subtema 2

Baca juga: Kasus Bocah Meninggal Digigit Anjing, si Majikan Bakal Dikurung?