Warga Jepang yang Akan Ambil BLT di Kudus Harus Vaksin Dahulu

Penulis: Rifqi Gozali

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Setiap warga Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus yang tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) harus menjalani vaksinasi. Program tersebut sekaligus menjadi ajang percepatan vaksinasi bagi warga.

Kepala Desa Jepang, Indarto, mengatakan, tenaga kesehatan yang dikerahkan dalam vaksinasi yang berlangsung di Balai Desa Jepang berasal dari Puskesmas setempat.

Desa Jepang merupakan yang pertama di Kudus menggagas vaksinasi bersamaan dengan pencairan BLT-DD.

Baca juga: Syarat Agar BLT UMKM Cair di BNI & BRI Rp 1,2 Juta, Ini Link Cek Online

Jadi setiap warga yang datang ke balai desa untuk mengambil dana BLT-DD terlebih dahulu harus menjalani screening vaksinasi.

Jika dinyatakan lolos, kemudian dia akan menjalani suntik vaksin di sebuah bilik. Baru setelahnya mereka akan masuk aula untuk mendapatkan BLT-DD sebesar Rp 300 ribu.

"Kalau dari hasil screening tidak lolos, BLT tetap kami berikan vaksinasi ditunda bulan depan," ujar Indarto, Senin (5/7/2021).

Tercatat ini merupakan pencairan BLT-DD keenam di Desa Jepang. Jumlah warga penerima terhitung ada 190 orang.

"Tidak semuanya divaksin, sebab ada juga warga penerima BLT yang sebelumnya sudah vaksin di luar," ujar dia.

Pihaknya berencana, bagi penerima BLT-DD bulan depan boleh membawa anggota keluarganya untuk turut mengikuti vaksinasi yang bersamaan dengan pencairan bantuan.

Program tersebut disambut baik oleh warga penerima bantuan. Satu di antaranya Nuryanti (38). Dia bersedia dengan sepenuh hati untuk disuntik vaksin. "Biar sehat," katanya.

Nuryanti yang statusnya sebagai buruh pabrik rokok di Kudus ini juga telah menanti vaksinasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Hanya saja antrean yang cukup banyak, akhirnya dia belum sempat disuntik vaksin program dari pabriknya.

"Ini ikutan di sini saja," kata dia.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Adhi Sadono, mengatakan, inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jepang bisa ditiru oleh desa lain.