Breaking News:

Berita Karanganyar

Hajatan di Karanganyar Dilarang Selama PPKM Darurat, Berlaku Mulai Hari Ini

Penyelenggaraan hajatan di Kabupaten Karanganyar dilarang selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Penulis: Agus Iswadi | Editor: Catur waskito Edy
agus iswadi
Kepala Satpol PP Karanganyar, Yophy Eko Jati Wibowo 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Penyelenggaraan hajatan di Kabupaten Karanganyar dilarang selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang. Aturan tersebut berlaku mulai hari ini.

Seperti diketahui bersama sejak diberlakukannya PPKM darurat pada 3 Juli 2021, hajatan masih dapat digelar secara terbatas dengan kapasitas 30 orang dan tidak menyediakan kursi tamu serta tidak menyajikan hidangan di tempat. 

Akan tetapi setelah adanya revisi aturan Inmendagri, hajatan dilarang selama PPKM darurat dan tempat ibadah tidak ditutup.
Kepala Satpol PP Karanganyar, Yophy Eko Jati Wibowo menyampaikan, saat ini Instruksi Bupati masih dalam proses revisi menyesuaikan aturan dari Inmendagri. 

"Nanti begitu (Inbup) ditandatangani Bupati langsung kami sebar luaskan. Dan mulai berlaku hari ini sampai 20 Juli 2021. Iya revisi 2 hal. Hajatan dilarang sampai tanggal 20 Juli 2021, tempat ibadah tidak ditutup," katanya kepada Tribunjateng.com, Senin (12/7/2021). 

Meski tempat ibadah tidak ditutup, disarankan kegiatan yang menghadirkan banyak orang seperti pengajian tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Dia menuturkan, penertiban dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan. 

Yophy menjelaskan, warga yang telah mendapatkan rekomendasi hajatan dari kantor kecamatan secara otomatis gugur selama PPKM darurat pada tanggal 20 Juli 2021. 

"Ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP. Jogo Tonggo dikuatkan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Karanganyar, Wiharso mengatakan, acara ijab kabul masih dapat digelar secara terbatas dan hanya dihadiri pasangan mempelai, saksi, wali dan petugas KUA. 

"Yang sudah mendaftar tanggal 3 Juli 2021 kemarin tetap dilayani, yang belum daftar diterima pendaftarannya setelah 20 Juli 2021," imbuhnya. (Ais).

Baca juga: Pakar Ekonomi Pertanian Unnes: Pupuk Nonsubsidi Bukan Wewenang Pemerintah

Baca juga: Sosok Ini Dianggap Otak Pembunuhan Presiden Haiti, Sewa Mantan Tentara, Ini Jenis Senjatanya

Baca juga: Tedjo Mulyono, Kandidat Kuat Direktur Polines Semarang: Perkuat Link and Match dengan Dunia Kerja

Baca juga: Virus Covid Varian Delta Ditemukan di Beberapa Kota di Jateng, Ganjar: Waspada Buat Kita

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved