Fokus : Dilematis

Oleh Arief Novianto
Wartawan Tribun Jateng

"Aku bukane ora gelem manut aturane pemerintah, bukane ora wedi corona, tapi nek aku ora dodolan, sing bayar cicilan motorku sopo, nggo tuku susu anakku duit seko ngendi

(saya bukannya tidak menuruti kebijakan pemerintah, bukannya tidak takut corona, tapi kalau saya tidak jualan, yang bayar cicilan motor saya siapa, buat beli susu anak saya uang dari mana-Red)?" kata satu tetangga saya, dalam sebuah obrolan ngalor ngidul di pos ronda kampung, kemarin malam.

Yah, hal itu diungkapkan tetangga, seorang pedagang angkringan, menanggapi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk pengendalian penyebaran covid-19 pada 3-20 Juli 2021, dengan pelaksanaannya yang lebih diperketat, terlihat dari berbagai aksi penindakan pelanggaran kebijakan itu yang banyak beredar di jagat maya.

Kini bahkan beredar isu kebijakan itu akan diperpanjang. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, jika kondisi penularan covid-19 belum terkendali, perpanjangan PPKM Darurat mungkin akan dilakukan.

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (covid-19-Red) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM Darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," ujarnya, dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/7).

Dia menegaskan, hal itu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas. Wiku melanjutkan, penambahan kasus covid-19 selama PPKM Darurat terus dievaluasi pemerintah, termasuk telah dilakukannya perluasan wilayah cakupan di 15 daerah lain, dari sebelumnya hanya di Jawa-Bali.

Adapun, kondisi pandemi covid-19 di Indonesia hingga 10 hari penerapan kebijakan PPKM Darurat belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dengan jumlah kasus harian yang terus meroket menembus angka 40.000 infeksi. Bahkan kemarin, penambahan kasus harian sudah mendekati angka 50.000 infeksi.

Data Satgas Penanganan Covid-19 di Indonesia pada Selasa (13/7), mencatat jumlah kasus bertambah sebanyak 47.899 infeksi, sekaligus merupakan yang tertinggi selama pandemi.

Dengan penambahan itu, total jumlah kasus covid-19 di Indonesia kini mencapai 2,61 juta infeksi.

Hal itupun semakin memperkuat isu perpanjangan PPKM Darurat bakal benar-benar terjadi, dari rencana semula berakhir pada 20 Juli 2021, di mana kebijakan itu banyak diprediksi berdampak buruk terhadap perekonomian.

Sebelumnya, isu itu setidaknya terungkap dalam paparan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja virtual bersama DPR pada Senin (12/7). Dalam paparannya, Perry Warjiyo menyebut PPKM Darurat selama 1 bulan akan membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi menurun di kisaran 3,8 persen.

Sementara, Menkeu Sri Mulyani dalam paparannya menyebut, pemerintah sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan. PPKM Darurat dinilai sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III yang diprediksi melambat ke kisaran 4-5,4 persen.

Rasanya, kebijakan yang diterapkan dengan niat baik mengendalikan covid-19 itu sangat dilematis jika melihat kondisi riil masyarakat di level bawah, yang bahkan hanya mengandalkan aktivitas hariannya untuk memenuhi kebutuhan di hari berikutnya.

Meski pemerintah mengklaim bakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam sejumlah bentuk sebagai kompensasi kebijakan itu, realita di lapangan menunjukkan bansos yang diberikan sebelumnya akibat kebijakan serupa belum mampu menjangkau seluruh masyarakat terdampak, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran, terutama berkaitan dengan nafkah hidup.