Breaking News:

OPINI

OPINI Panggih Priyo Subagyo : Keberhasilan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali memperpanjang kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah

Editor: Catur waskito Edy
(Shutterstock/angellodeco)
Ilustrasi varian virus corona Delta. Varian ini pertama kali diidentifikasi di India, sebelumnya dinamai B.1.617.2. Virus corona varian Delta. 

Oleh Panggih Priyo Subagyo, S.Psi

ASN Kementerian Hukum dan HAM

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali memperpanjang kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah pandemi melalui pemberian program asimilasi di rumah. Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 24 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya, yaitu Permenkumham No 32 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

"Perpanjangan tersebut bersifat mendesak karena ancaman potensi penularan Covid-19 yang masih berlangsung dan sangat tinggi ke dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan Lembaga pembinaan khusus anak," ujar Reynhard Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dikutip dari Tempo.co.

Salah satu perubahan mendasar terkait pada Pasal 11 ayat (3) huruf d terkait narapidana penerima Asimilasi dan Pasal 45 terkait perluasan jangkauan penerima Asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi narapidana Anak. Pemberian asimilasi di rumah yang semula berlaku pada narapidana yang 2/3 masa pidananya dan Anak yang 1/2 masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2021, kini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.

Artinya semakin banyak narapidana yang mempunyai kesempatan untuk bebas lebih cepat sebelum memasuki 2/3 masa pidana.
Awalnya kebijakan ini menuai berbagai reaksi negatif dari masyarakat. Masyarakat mengkhawatirkan bahwa pembebasan napi di tengah pandemi akan menambah angka kriminalitas. Namun kehawatiran masyarakat tersebut tidak terbukti sampai saat ini.

Indikator Keberhasilan

Pada awal pandemi, Kemenkumham mengeluarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Aturan itu telah mengeluarkan 55.929 narapidana dan 1.415 anak penerima hak integrasi dan 69.006 narapidana dan Anak penerima hak asimilasi di rumah.

Kebijakan tersebut kemudian diperbaiki menjadi Permenkumham nomor 32 tahun 2020. Melalui peraturan tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memberikan asimilasi di rumah terhadap 21.096 warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari 20.747 narapidana dan 349 anak didik pemasyarakatan.

Jumlah ini melebihi target awal yang berjumlah 20.000 warga binaan pemasyarakatan. Pada perpanjangan pemberian asimilasi di rumah di tengah pandemi kali ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menargetkan pemberian asimilasi di rumah kepada 23.334 warga binaaan pemasyarakatan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved