BERITA LENGKAP : Pengecatan Pesawat Kepresidenan saat Pandemi Disorot, Ini Alasan Istana

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyayangkan adanya perubahan warna pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih mementingkan kebutuhan penanganan pandemi daripada mengubah warna pesawat kepresidenan.

"Saat negara sedang hadapi pandemi dan krisis ekonomi, pemerintah seharusnya menunjukkan sense of crisis," kata Alvin kepada Kompas.com, Selasa (3/8).

"Hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak perlu ditangguhkan. Anggaran difokuskan pada penggulangan pandemi," ujar dia.

Alvin mengatakan, dia pertama kali mengetahui perubahan warna pesawat kenegaraan tersebut dari rekan-rekannya sesama spotter atau orang yang hobi memotret pesawat.

Ia menjelaskan bahwa biaya perubahan warna pesawat tersebut tidak sedikit. Setidaknya, ada dua motode pengecatan ulang pesawat.

Pertama sanding atau cat lama diampelas hingga hilang warnanya dan tersisa warna primer dasar, kemudian dicat dengan warna dan pola baru. Kedua, stripping atau cat lama dikupas total hingga ke kulit pesawat (bare metal) kemudian dicat ulang.

"Yang lazim dilakukan adalah metode sanding, biaya berkisar 100.000 dollar Amerika Serikat per pesawat," ujar Alvin. "Biaya cat ulang saya merujuk pada biaya yang umumnya berlaku untuk pengecatan ulang pesawat B737-800 penerbangan sipil," kata dia.

"Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pswt Kepresidenan Biaya cat ulang pswt setara B737-800 berkisar antara USD100ribu sd 150ribu Sekitar Rp.1,4M sd Rp.2.1M @KemensetnegRI@setkabgoid@jokowi," cuit akun @alvienlie21, Senin (2/8).

Lebih jauh, Alvin menilai pengecatan ulang atau mengubah warna pesawat bukanlah kebutuhan mendesak. Apalagi pesawat kepresidenan yang kini dipakai pemerintah baru berusia 7 tahun

"Perawatan bagus, penampilan juga masih layak. Tidak ada urgensi dicat ulang atau ubah warna," kata Alvin "Ingat, tunjangan dan insentif ASN dan anggaran berbagai Lembaga dan Kementerian dipangkas untuk refocusing Anggaran," tutur dia.

Perawatan

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan membenarkan adanya pengecatan ulang pesawat kepresidenan RI A-001 Boeing 737-8U3 (BBJ 2). Pengecatan dilakukan bersamaan dengan perawatan pesawat.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyebut bahwa pesawat sudah berusia tujuh tahun sehingga harus dilakukan perawatan besar.

"Pesawat itu sudah tujuh tahun, secara teknis memang harus memasuki perawatan besar, overhaul. Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan," kata Heru kepada Kompas.com, Selasa (3/8).

Terkait pengecatan ulang, kata Heru, sudah waktunya dilakukan pembaharuan warna pada pesawat. "Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan Merah Putih, warna bendera nasional," ujar dia.

Sebelumnya, dalam siaran persnya Heru menyebut bahwa pengecatan pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di tahun 2020.

Heru menjelaskan bahwa proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ. Namun, pada tahun 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga dilakukan pengecatan Heli Super Puma dan pesawat RJ terlebih dahulu.

"Sebagai informasi, perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi, sehingga jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu," terang Heru.

Jadwal perawatan rutin pesawat BBJ 2, kata Heru, jatuh pada tahun 2021. Ini merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik.

Oleh karenanya, tahun ini dilakukan perawatan sekaligus pengecatan bernuansa merah putih sesuai dengan rencana sebelumnya. "Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," kata dia.

Ia juga beralasan ada beberapa sisi pesawat yang catnya sudah terkelupas. "Ada beberapa bagian yang sudah terkelupas," kata Heru.

Heru pun menepis anggapan yang menyebutkan bahwa pengecatan ini merupakan bentuk foya-foya keuangan negara. Sebab, pengecatan pesawat telah direncanakan sejak tahun 2019. Alokasi untuk perawatan dan pengecatan pun sudah dialokasikan dalam APBN.

Sementara, sebagai upaya pendanaan penanganan Covid-19, Kementerian Sekretariat Negara telah melalukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021, sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan.
"Dapat pula kami tambahkan, bahwa proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung, mendukung industri penerbangan dalam negeri, yang terdampak pandemi," kata Heru. (Fitria/kps/aji)

Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 3 SD Tema 1 Halaman 93 94 95 96 Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia

Baca juga: Demokrat Soroti Cat Pesawat Kepresidenan Rp 2 Miliar: Apakah Kalau Tidak Dicat Bahayakan Presiden?

Baca juga: Anies Surati Risma Soal Bantuan Telat Cair, Mensos Menanggapi dengan Puji Perbaikan Data di Papua

Baca juga: Diusir dari Tim Olimpiade Tokyo 2020, Atlet Belarusia Ini Mengaku Akan Dihukum jika Berani Pulang