DKP Kendal Anjurkan Nelayan Pakai Solan Non-Subsidi: Kuota Solar Subsidi Terbatas

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal memastikan masalah yang dialami para nelayan di Kendal bukan karena langkanya stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar.

Akan tetapi, kuota Solar yang disubsidi pemerintah untuk para nelayan masih terbatas, sehingga sisa kuota subsidi yang ada ditekan agar cukup sampai akhir 2021.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal, Hudi Sambodo mengatakan, pada 2021 ini nelayan Kendal hanya dijatah 7.150 kiloliter (Kl) Solar subsidi oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Menurut dia, jumlah itu terhitung hanya sebesar 65 persen dari kebutuhan Solar nelayan Kendal yang mencapai 11.400 Kl selama 1 tahun.

"Jadi, sebenarnya kami sudah ajukan kebutuhan Solar nelayan di Kendal yang mencapai 11.400 Kl per tahunnya. Jatahnya hanya dapat 7.150 Kl. Sebenarnya ini sudah ada peningkatan dari alokasi 2020 lalu sekitar 6.000 Kl," katanya, Jumat (6/8).

Hudi menuturkan, keterbatasan alokasi itu mengharuskan DKP menekan penyaluran sisa Solar subsidi mulai Agustus ini, agar bisa tersalurkan sampai Desember 2021, meskipun penyaluran sepanjang Januari-Juli dilakukan dengan kuota maksimal untuk setiap nelayan.

"Penyaluran Solar subsidi ini oleh Pertamina. Masalahnya, nelayan dapat jatah dari 50 liter turun jadi 20 liter, karena kami usahakan agar sisa Solar subsidi yang ada bisa sampai akhir tahun. Karena jika dihitung, kuota Solar subsidi nelayan diperkirakan habis pada September nanti jika penyaluran maksimal, sisanya (Oktober-Desember-Red) nelayan tidak dapat jatah subsidi," jelasnya.

Hudi menyatakan, pihaknya saat ini tidak bisa mengajukan tambahan kuota Solar subsidi kepada pemerintah pusat.

Akan tetapi, DKP Kendal akan tetap mengusulkan tambahan kuota 11.400 Kl Solar subsidi bagi nelayan Kendal untuk 2022.

Dengan harapan, kebutuhan pokok para nelayan untuk berlayar bisa terbantu dengan lebih optimal.

Lebih mandiri

Selain itu, dia menambahkan, pemerintah perlahan mendorong para nelayan agar bisa lebih mandiri.

Artinya, dengan dibatasinya kuota Solar subsidi dari pemerintah, hal itu dimaksudkan agar nelayan bisa memenuhi kekurangannya dengan membeli BBM non-subsidi.

DKP Kendal siap memberikan fasilitas surat pengantar sebagai jembatan apabila nelayan Kendal kesulitan membeli BBM non-subsidi di SPBU.

Sehingga, kemandirian nelayan akan terbentuk, dengan melengkapi apa yang sudah dibantu oleh pemerintah.

"Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kendal, tetapi juga di daerah-daerah lain. Jadi tidak langka, tetapi kuota bantuan yang ada belum menjangkau semuanya. Pemerintah ingin ada kemandirian warga. Nelayan bisa langsung beli kekurangan kebutuhannya ke SPBU. Kalau butuh rekomendasi, akan kami siapkan," ucapnya.

Terpisah, PT Pertamina mengaku selalu komitmen menyalurkan Solar untuk para nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), termasuk di Kabupaten Kendal.

Hal itu disampaikan Unit Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), Brasto Galih Nugroho, dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, ada dua SPBUN yang mendapatkan rekomendasi untuk menyalurkan Solar dari DKP Kendal, yakni berlokasi di Tawang dan Bandengan.

Setiap SPBUN memiliki alokasi penyaluran Solar yang ditentukan DKP Kendal berdasarkan kuota daerah yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini BPH Migas.

Begitu juga penyaluran Solar kepada 2 SPBUN di Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan alokasi yang ditentukan.

"Secara teknis, pengirimannya dilakukan berdasarkan koordinasi dengan pihak SPBUN sesuai dengan permintaan dan kebutuhan stok, tanpa melebihi kuota maksimal yang telah ditetapkan pada akhir bulan," terangnya.

Brasto menegaskan, Pertamina akan terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penyalur seperti SPBUN, agar penyaluran BBM khususnya Solar bagi nelayan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. (sam)