Berita Slawi
BERITA LENGKAP : SD dan SMP di Kabupaten Tegal Mulai Pembelajaran Tatap Muka
Siswa PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Tegal serentak melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM), Kamis (12/8).
Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG.COM, SLAWI -- Siswa PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Tegal serentak melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM), Kamis (12/8).
Sesuai Instruksi Mendagri (Imendagri) Nomor 30 Tahun 2021, daerah kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 bisa melaksanakan PTM tatap muka dengan jumlah terbatas dan protokol kesehatan ketat. Saat ini Kabupaten Tegal masuk wilayah kategori PPKM Level 3 sehingga bisa melangsungkan pembelajaran tatap muka.
Pantauan Tribun Jateng di SMPN 1 Slawi, siswa mulai berdatangan sebelum pukul 07.00. Sebagian siswa diantar orang tua masing-masing.
Para siswa terlihat mengenakan masker. Sebelum memasuki area sekolah, mereka mengikuti pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu, dilanjutkan mencuci tangan, baru kemudian masuk ke ruang kelas masing-masing.
Salah seorang siswa, Yulia Rahmawati mengaku, sangat senang dan bersemangat karena akhirnya bisa kembali bertemu teman-teman, guru, dan merasakan belajar secara langsung di dalam kelas. Siswa kelas lX-3 ini mengaku, selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah merasa bosan dan lebih sulit menerima pelajaran. Oleh karena itu, Yulia lebih suka belajar langsung di sekolah dan mendapatkan penjelasan guru secara langsung.
"Saya sangat senang akhirnya bisa belajar di sekolah lagi, selain bisa bertemu teman-teman dan guru, juga karena saya sudah kelas IX sehingga untuk persiapan ujian nantinya," kata Yulia.
Dia mengaku, tidak ada persiapan khusus untuk berangkat ke sekolah, kecuali hanya menyiapkan buku dan keperluan belajar. Tidak lupa ia menyiapkan masker dan bekal dari rumah karena pada jam istirahat tidak diperbolehkan keluar sekolah atau jajan di luar.
"Bapak dan ibu saya mendukung pembelajaran tatap muka ini, karena lebih efektif dan saya juga lebih senang. Kalau (belajar) di rumah rasanya berbeda, bosan tidak ada teman dan suasananya juga berbeda," ungkapnya.
Bergiliran
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMPN 1 Slawi, Mujiarti menjelaskan, pelaksanaan PTM sama seperti yang sebelumnya, yaitu siswa yang masuk hanya 50 persen dari kelas Vll, Vlll, dan lX.
Para siswa dibagi berdasar nomor presensi. Siswa dengan presensi 1-16 masuk pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Adapun siswa dengan nomor presensi 17-32 masuk pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.
Mujiarti menjelaskan, siswa masuk selama empat jam, mulai pukul 07.00-11.00, dengan waktu istirahat selama 15 menit di dalam kelas tidak boleh jajan atau keluar sekolah. Per hari ada delapan mata pelajaran, dengan masing-masing diberikan waktu 30 menit sehingga total per hari empat jam pelajaran.
"Prokes kami laksanakan dengan sangat ketat, selain menyediakan tempat cuci tangan kami juga menyediakan masker. Satgas Covid-19 sekolah juga standby untuk memantau. Selain itu siswa kami larang untuk menggunakan kendaraan umum, jadi harus diantar orangtua atau kendaraan sendiri," jelasnya.
Mujiarti mengatakan, untuk antisipasi dan menghindari hal yang tidak diinginkan, bagi siswa yang sedang sakit, kurang fit, begitu juga dengan keluarganya ada yang terpapar Covid-19, tidak diperkenankan masuk sekolah. “Para siswa wajib melapor ke wali kelas masing-masing sehingga setiap harinya bisa terpantau,” katanya. (dta)
PTM Kami Hentikan Begitu Ada yang Terpapar
KETUA Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Tegal, Ciptadi menuturkan, dari hasil plotting semua wali kelas dan komite sekolah SMP negeri di Kabupaten Tegal semuanya menghendaki pembelajaran tatap muka (PTM). “Di Kabuppaten Tegal terdapat 118 SMP, terdiri atas 49 SMP negeri dan 69 SMP swasta,” kata Ciptadi, yang juga kepala SMPN 1 Tarub, Kamis (12/8).
Ciptadi menyatakan, pihaknya tidak memaksa satuan pendidikan harus melakukan PTM. “Terlebih jika sarana nya belum lengkap, maka bisa melaksanakan PJJ,” katanya.
Lebih lanjut, kata Ciptadi, pihaknya akan memantau pelaksanaan PTM. “PTM akan dihentikan jika di lingkungan sekolah ada yang terpapar Covid-19, baik guru, siswa, atau karyawan," katanya.
Sementara itu, Plt Kepala SMPN 1 Slawi, Mujiarti menyatakan, sebelum melaksanakan PTM, pihak sekolah mengadakan pengambilan suara orang tua siswa melalui angket. “Hasilnya 97 persen setuju PTM dan 3 persen sisanya memilih PJJ. Kami kami tetap melayani (siswa yang menghendaki) PJJ," kata Mujiarti.
Dia menambahkan, semua guru dan karyawan di lingkungan SMPN 1 Slawi sudah tervaksin Covid-19, baik dosis satu maupun dua. Adapun untuk siswa, yang berjumlah 800 anak sampai saat ini belum tervaksin. “Kami sudah mendaftarkan sekitar 400 siswa untuk calon penerima vaksin,” imbuhnya.
Pemkab Pekalongan Berencana Mulai Pembelajaran Tatap Muka
Pemkab Pekalongan berencana menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM). Rencana itu disiapkan, menyusul status Kabupaten Pekalongan yang masuk wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Berdasarkan aturan PPKM terbaru, PTM terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM Level 1-3.
"Di Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan masuk (PPKM) Level 3. Pada Level 3 ada ruang untuk pembelajaran tatap muka terbatas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho kepada Tribun Jateng, Rabu (11/8).
Dia menjelaskan, Dindikbud mengundang sekolah yang telah melaksanakan uji coba PTM, Kamis (12/8). Sekolah yang diundang berasal dari jenjang SMP dan SMA. “Kami akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Satgas Covid-19 kabupaten yang diketuai langsung oleh bupati," imbuhnya.
Saat disinggung mengenai, persiapan sendiri apabila PTM dilakukan, Haryanto mengungkapkan, vaksinasi pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan kemungkinan akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan syarat bisanya PTM terbatas dilakukan. Saat ini Dindikbud masih melakukan inventarisasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan serta para siswa di Kabupaten Pekalongan yang telah mendapatkan vaksin maupun yang belum.
"Nantinya, sudah vaksin terutama untuk tingkat SMP yang dibawah kewenangan (Pemerintah) Kabupaten bisa menjadi salah satu faktor penguat berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan keselamatan terhadap insan pendidikan," ungkapnya. (dro)
Baca juga: BERITA LENGKAP: Nigeria Tinjau Hubungan dengan RI, Kepala Imigrasi: Petugas Kami Diserang Dulu
Baca juga: Ratusan Mitra UMKM di Dusun Semilir Terima Vaksinasi Covid-19
Baca juga: 2 Orang Terduga Teroris Semarang Ditangkap Densus 88, Beredar WA Soal Sosok Mereka
Baca juga: Jasa Raharja Jamin Hak Santunan Korban Kecelakaan Maut di Flyover Kretek Brebes