Breaking News:

Berita Kabupaten Tegal

Sekda Pemkab Tegal Beri Selamat, Sejumlah Pejabat Administrator Dilantik dan Sumpah Janji Jabatan

Sejumlah pejabat administrator di lingkungan Pemkab Tegal melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: moh anhar

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Sejumlah pejabat administrator di lingkungan Pemkab Tegal melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan, berlokasi di Pendopo Amangkurat, Jumat (20/8/2021).

Setidaknya ada 31 pejabat yang melakukan pengambilan sumpah jabatan. 

Dari jumlah tersebut ada yang mengalami mutasi (pergantian jabatan) ada juga yang mengalami rotasi (masih di jabatan yang sama namun pindah lokasi).

Ditemui setelah kegiatan pelantikan, Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono menjelaskan, adanya mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Tegal tidak menampik jika ada kaitannya dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan sejumlah camat beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ini Biang Genangan Air Jalan Gajah Semarang, Ternyata Selokan Kecil

Baca juga: Polda Jateng Usut Kasus Dugaan Pemotongan Dana Insentif Nakes RSUD Kudus

Baca juga: Jadi Syarat Diangkat PNS, Sebanyak 70 CPNS di Purbalingga Ikuti Pelatihan Dasar

Joko menyebut, ini merupakan salah satu langkah tegas atau tahapan yang dilakukan oleh Bupati Tegal Umi Azizah dalam menyikapi kasus yang viral di sosial media tersebut.

Adapun tahapan yang dilakukan mulai dari penegakan peraturan daerah dan perbup terkait protokol kesehatan. 

Lalu tahapan di Polres apakah ada indikasi tindak pidana atau tidak, namun setelah ditelusuri ternyata tidak ada pelanggaran pidana sehingga wewenang dikembalikan kepada Bupati.

Tahap selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelanggaran Perbup nomor 42 tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP.

"Apa yang dilaksanakan hari ini, Bupati merangkai semua dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi. Adapun dari 15 camat yang terlibat ada 4 camat yang dimutasi, 8 rotasi, 2 lainnya akan pensiun, dan 1 camat sudah pensiun. Kenapa empat camat ini yang dimutasi karena mereka memiliki peran tertentu pada saat terjadinya pelanggaran prokes yang kemudian menjadi viral di masyarakat," jelas Joko, pada Tribunjateng.com.

Baca juga: Jadi Syarat Diangkat PNS, Sebanyak 70 CPNS di Purbalingga Ikuti Pelatihan Dasar

Baca juga: UIN Walisongo Semarang Bentuk WHC dan LPH Untuk Fasilitasi Produk Halal

Baca juga: Decluttering Resep Kreatif Mahasiswa Psikologi Unissula Semarang Tingkatkan Kebahagiaan

Ditanya apakah ada kemungkinan sanksi penundaan kenaikan pangkat, Joko mengatakan, Bupati Tegal Umi Azizah harus bertindak seadil-adilnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved