OPINI Ade Mulyono : Ilusi Pendidikan Kaum Miskin

Kontras di kelas

Dengan kata lain, ada sesuatu yang sangat kontras antara hubungan peserta didik saat di dalam kelas dan saat berada di luar kelas. Gerbang sekolah dijadikan tembok pembatas antara kehidupan riil peserta didik saat berada di tengah masyarakatnya dengan ilusi-ilusi yang diajarkan di kelas-kelas sekolah. Bagaimana mungkin peserta didik yang bermimpi menjadi dokter setelah pulang ke rumah justru harus menghabiskan sisa waktunya untuk ikut membantu orang tuanya mencangkul, menggembala kambing, atau mencari kayu bakar di hutan.

Bagaimana bisa peserta didik yang bermimpi menjadi ahli matematika setelah lulus SMA atau SMK pada akhirnya harus bekerja sebagai buruh dengan gaji murah karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi.

Tentu kita mengerti mimpi itu sangat baik untuk mencambuk peserta didik untuk terus berjuang demi hidup yang lebih baik. Itu metafisikanya. Namun, persoalannya praksis pendidikan di ruang kelas begitu lebar jarak antara “teks” dan “konteksnya”. Antara materi dan metode proses pembelajaran jauh dari keadaan riil peserta didik di tengah masyarakatnya. Pendek kata, meminjam argumentasi Mukhrizal (2014); terlalu banyak masalah sosial yang tidak tersinggung dalam proses belajar manusia dalam pendidikan.

Justru pendidikan terjebak pada kerangka sistem yang dibuat untuk mempermudah manusia mengatur hidupnya. Kerangka sistem yang begitu mengengkang setiap dimensi kehidupan juga terjadi pada institusi sosial pendidikan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Keith Morisson, “Pengetahuan tidak bersifat netral, dan kurikulum merupakan wilayah pertarungan ideologi, di mana kelompok penguasa memelihara kekuasaan melalui kurikulum.”

Pelihara kekuasaan

Jadi, peserta didik telah diasingkan dengan dunianya. Khotbah merdu tentang impian dan cita-cita tidak didasarkan dengan logika akal sehat untuk melihat lingkungan peserta didiknya. Rutinitas pembelajaran di sekolah ibarat dunia baru dan peserta didik dipaksa mengikuti aturan baru itu secara sistematis.

Itu sebabnya kata-kata tanpa praksis-revolusioner dari seorang pengajar hanyalah “verbalism kosong”. Bukan kata-kata sejati menurut Freire. Pandangan itu menjadi relevan mengingat praksis pendidikan di Indonesia di mana sebagian besar pengajar antidialogis. Peserta didik tidak lebih dari “objek benda” pasif yang terus menerus diindoktrinasi oleh kurikulum pendidikan melalui pengajar.

Pengajar yang tidak berupaya menjadikan kata-kata sebagai tindakan praksis-revolusioner untuk mobilitas sosial peserta didik hanyalah tindakan nihilisme. Kata-kata yang tidak dapat dijadikan azimat pembebasan. Ibarat mantra para pesulap yang hanya membuat orang tertawa, bukan untuk membuat orang berdiri dan beraksi karena sihir critical subjectivity (kemampuan untuk melihat dunia dan persoalannya secara kritis).

Dalam bahasa Freire: pendidikan yang sejati tidak dilaksanakan oleh A untuk B atau oleh A tentang B, tetapi justru oleh A bersama B dengan dunia sebagai media. Siapa pun tidak ada yang membantah jika peran guru sangat sentral dalam praksis pembelajaran. Sebagaimana diterangkan Giroux dalam Rakhmat Hidayat (2013); mereka [guru] bekerja dengan peran yang penuh muatan politis sebagai intelektual publik. Menjadi wajar jika mengandaikan guru ialah pekerja budaya di wilayah pedadogi kritis. Dengan cara itu, guru tidak terjebak dalam perangkap media dan budaya positivisme.

Itu sebabnya jika pedadogi kritis tidak dijadikan pijakan sebagai perlengkapan dalam proses pembelajaran, hanya akan menghasilkan pendidikan yang pragmatis—yang menjadi agenda pasar bebas (neoliberalisme dan kapitalisme). Tentu hal itu tidak lepas dari indoktrinasi yang digembar-gemborkan bahwa peserta didik bersekolah untuk mendapatkan pekerjaan layak.

Ironisnya mimpi itu hanya bisa diwujudkan oleh peserta didik dari kelas menengah-atas. Sedangkan peserta didik dari kelas bawah hanya berkutat di lingkaran ekonomi bawah (lemah).

Di situlah dikotomi winner (pemenang bagi kelas menengah atas) dan looser (pecundang kelas bawah) tidak terelakkan. Jika dari awal praksis pendidikan tidak dirancang untuk melakukan perubahan secara vertikal, maka yang terjadi ialah sebaliknya pendidikan hanya akan menyebabkan dikotomi sosial: yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. (*)

Baca juga: OPINI : Pertumbuhan Ekonomi yang Manusiawi

Baca juga: Hotline Jateng : Bolehkan Tempat Wisata dan Restoran Buka Saat PPKM Level 3

Baca juga: Fokus : Liga Bersyarat

Baca juga: Ditinggal Pergi untuk Rayakan Ultah Cucu, Rumah Mbah Tutik di Gayamsari Semarang Terbakar