OPINI Ahmad Sulthon Zainawi : Dinasti Politik Ladang Korupsi?

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2006), meritokrasi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem sosial yang menempatkan imbalan, kedudukan dan jabatan berdasarkan kemampuan atau kecakapan, dan bukan berdasarkan pada faktor-faktor askriptif seperti kelas sosial, jender, kesukuan ataupun kekayaan seseorang. Sistem meritokrasi ini sangat memungkinkan terbentuknya suatu tatanan pemerintahan yang lebih adil dan lebih profesional yang akan menunjang kemajuan suatu bangsa.

Salah satu negara yang berhasil sukses dengan kepemimpinan dalam permerintahan yang disaring melalui sistem meritokrasi ini adalah Tiongkok. Sistem meritokrasi di Tiongkok yang merujuk pada ajaran filsafat konfusianisme telah lama diterapkan, khususnya pasca kepenguasaan Dinasti Qin (221-206 SM) yang lebih cenderung mengamalkan aliran filsafat legalisme besutan dari Shang Yang (390-338 SM) (Novi Basuki: 2019).

Oleh karena itu hingga saat ini hampir tidak ada berita korupsi Tiongkok baik dari aspek pemerintah maupun rakyatnya karena kapabilitas, integritas, bahkan keseriusan pemimpin yang disaring melalui sistem meritokrasi itu bisa dipertanggung jawabkan.

Maka sudah sepatutnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Probolinggo untuk memperbaiki sistem rekrutmen calon pejabat publik oleh partai politik melalui sistem meritokrasi yang penyaringannya berlandaskan pada kapabilitas dan integritasnya, bukan pada suatu golongan tertentu yang tolak ukurnya adalah popularitas dan kekayaan. (*)

Baca juga: OPINI : Guru Swasta Layak Sejahtera

Baca juga: OPINI Kurniawan Adi Santoso : Redesain Pendidikan di Indonesia

Baca juga: OPINI : Menjadi Ngapak Milenial di Tanah Rantau

Baca juga: OPINI Ade Mulyono : Ilusi Pendidikan Kaum Miskin