Pemkot Pekalongan Kaji Penggunaan Incinerator Atasi Permasalahan Sampah

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Permasalahan sampah saat ini di Kota Batik masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.

Bahkan, kondisi volume sampah di TPA Degayu, Kota Pekalongan saat ini telah mencapai 20 meter.

Oleh karena itu, guna mengatasi permasalahan tersebut Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Pindad (Persero) Bandung dan PT Sankyo Incinerator pada Senin (6/9/2021).

Kunjungan Wali Kota Pekalongan ini dalam rangka meninjau produk industrial Pindad khususnya Stungta x Pindad.

Baca juga: Pejabat Pemkab di Purbalingga Ikuti Rakor Virtual Bersama KPK: Ingatkan Modus Korupsi Kepala Daerah

Baca juga: Mau Pinjam Buku? Perpustakaan Daerah Pati Maksimalkan Layanan Digital i-Pati Pintar selama PPKM

Baca juga: Wisata Kota Tegal Direncanakan Buka Oktober, Dedy Yon: Tunggu Level 2

Pemerintah Kota Pekalongan terus, mencari berbagai cara agar volume sampah yang dibuang ke TPA tersebut tidak semakin bertambah dan menumpuk. Langkah tersebut diambil dengan mengupayakan pengusulan anggaran untuk pengadaan Alat Pembakar Sampah (incinerator) yang mampu membakar sampah dengan asap ramah lingkungan pada Tahun Anggaran 2021 ini. Dimana, nantinya abu hasil dari pembakaran tersebut bisa dijadikan pupuk maupun alat campuran pembuatan semen/batako.

"Bahwa kunjungan kerja ke PT Pindad tersebut dilakukan dalam rangka, meninjau berbagai produk industrial Pindad, salah satunya Stungta x Pindad yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah dan limbah di Kota Pekalongan," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan, Rabu (8/9/2021) saat rilis yang diterima Tribunjateng.com.

Aaf sapaan akrabnya Wali Kota Pekalongan mengakui, bahwa permasalahan sampah ini memang masih menjadi perhatian bersama untuk segera diatasi. Terlebih, pihaknya telah market sounding dengan beberapa kabupaten atau kota lain bahwa hal yang dihadapi adalah biaya (cost) yang tinggi untuk pengadaan alat penanganan sampah dan limbah tersebut.

Sehingga, perlu komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Tidak cukup dengan cost yang tinggi dan etos kerja dari Dinas Lingkungan Hidup, serta alat yang memadai yang sudah kami survey kemarin di PT Pindad dan PT Sankyo. Tetapi yang lebih utama adalah kesadaran masyarakatnya," imbuhnya.

Pihaknya menceritakan, saat meninjau permasalahan sampah di Bandung, Aaf menilai bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung sudah sangat baik sekali, baik mengenai tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS-3R), bank sampah, hingga kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah dengan bijak mulai dari rumah.

Hal itu pula yang ingin diterapkan di Kota Pekalongan. Sehingga, jika hal tersebut telah berjalan optimal maka secara praktis akan sangat mudah pemerintah daerah bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada.

"Kami akan menggandeng perusahaan-perusahaan (CSR) untuk pengadaan incinerator tersebut di Kota Pekalongan. Pasalnya, permasalahan sampah dan limbah ini perlu komitmen bersama antar stakeholder terkait."

"Ini perlu komitmen dari Pemkot Pekalongan sendiri untuk penganggaran, pembelian alat, dan sebagainya. Kami masih usahakan juga karena costnya yang masih sangat tinggi dan sampah di Kota Pekalongan sudah menumpuk kurang lebih 20 meter, bagaimana CSR-CSR akan kami komunikasikan bersama untuk alat-alat pengelolaan sampah. Paling lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk bagaimana membuang sampah mulai dipilah dari rumah," ucapnya.

Aaf mengungkapkan, permasalahan sampah di Kota Pekalongan tidak jauh beda dengan permasalahan sampah dan limbah di Bandung. Dimana, sampah-sampah yang menumpuk dan mengalir di sungai itu mayoritas dari sampah rumah tangga masyarakat. Namun, saat ini daerah itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. 

"Dengan adanya rencana pilot project pengadaan incinerator di tahun 2021 ini, paling tidak nantinya alat tersebut bisa ideal diterapkan di Kota Pekalongan khususnya di kelurahan-kelurahan agar sampah rumah tangga yang ada bisa cepat terurai dan tidak menambah kapasitas TPA Degayu Kota Pekalongan yang semakin menumpuk. Mudah-mudahan jika semuanya sudah sinkron, tidak cukup hanya dari peran pemerintah, DLH tetapi peran dari masyarakat itu yang lebih penting," ungkapnya.