Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Internasional

Tokoh Taliban Usulkan Semua Institusi Pemerintah Dilarang Pria dan Wanita Satu Atap

Tokoh senior kelompok Taliban penguasa Afghanistan, mengatakan perempuan Afghanistan seharusnya tidak diizinkan bekerja bersama pria, menurut laporan

Editor: m nur huda
AAMIR QURESHI/AFP
Para mahasiswa bercadar memegang bendera Taliban saat mereka mendengarkan pembicara sebelum unjuk rasa pro-Taliban di Universitas Pendidikan Shaheed Rabbani di Kabul pada Sabtu (11/9/2021). [AAMIR QURESHI/AFP] 

TRIBUNJATENG.COM, NEW DELHI - Tokoh senior kelompok Taliban penguasa Afghanistan, mengatakan perempuan Afghanistan seharusnya tidak diizinkan bekerja bersama pria, menurut laporan Reuters pada Senin (13/9/2021).

Jika pernyataan itu diterapkan secara resmi, maka secara efektif perempuan Afghanistan mungkin akan dilarang bekerja di kantor-kantor pemerintah, bank, perusahaan media, dan lainnya.

Waheedullah Hashimi, seorang tokoh senior Taliban yang dekat dengan kepemimpinan, mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu akan sepenuhnya menerapkan versi syariah, atau hukum Islam menurutnya.

Hal itu akan tetap dilakukan, meskipun ada tekanan dari komunitas internasional untuk mengizinkan perempuan Afghanistan memiliki hak untuk bekerja di tempat yang mereka inginkan.

Sejak kelompok itu meraih kekuasaan bulan lalu, para pejabat Taliban mengatakan perempuan akan dapat bekerja dan belajar dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah.

Tetapi ketidakpastian semakin besar tentang efek praktis apa yang akan terjadi pada kemampuan perempuan untuk mempertahankan pekerjaan mereka.

Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan dari 1996-2001, perempuan dilarang bekerja dan mendapat pendidikan.

Masalah ini sangat penting bagi komunitas internasional dan dapat berdampak pada jumlah bantuan dan dukungan lain yang akan diberikan kepada warga Afghanistan, yang sedang mengalami krisis ekonomi.

Baca juga: Indonesia Akan Kucurkan Bantuan Dana USD 3 Juta untuk Afghanistan

"Kami telah berjuang selama hampir 40 tahun untuk membawa sistem hukum syariah ke Afghanistan," kata Hashimi.

"Syariah ... tidak mengizinkan pria dan wanita untuk berkumpul atau duduk bersama di bawah satu atap. Laki-laki dan perempuan tidak bisa bekerja sama. Itu jelas. Mereka tidak diizinkan datang ke kantor kami dan bekerja di kementerian kami."

Tidak jelas sejauh mana komentar Hashimi mencerminkan kebijakan pemerintah baru, meskipun tampaknya lebih jauh mendahului dari komentar publik yang dibuat oleh beberapa pejabat lain.

Pada hari-hari setelah penaklukan Kabul oleh Taliban, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kepada wartawan bahwa perempuan adalah bagian penting dari masyarakat dan mereka akan bekerja "di berbagai sektor".

Ia juga secara khusus mengikutsertakan pegawai perempuan dalam seruan agar birokrat pemerintah kembali bekerja.

Namun, penunjukan kabinet yang diumumkan pada 7 September tidak termasuk perempuan.

Ada juga laporan luas tentang perempuan yang dipulangkan dari tempat kerja mereka.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved