Pemkab Kudus Alokasikan Rp 32,2 Miliar Untuk Layanan Kesehatan Masyarakat

Hal itu dibuktikan dengan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk kesehatan Rp 111,6  miliar.

"‎Perencanaan penggunaan DBHCHT untuk kesehatan dalam rangka mendukung JKN ini Rp 111,6 miliar," ujarnya.

Kendati demikian, diakuinya layanan kesehatan gratis itu masih belum dirasakan semuanya.

Sehingga dia menilai perlunya kesadaran untuk warga masyarakat yang sudah mampu untuk merelakan diri melepaskannya bagi warga miskin.

"Perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat yang sudah mampu membayar mandiri, dapat merelakan untuk warga miskin yang lain," ujarnya.

Sehingga, DPRD Kudus juga mendorong perlunya evaluasi dalam penentuan bantuan agar penerima bantuan benar-benar warga miskin.

‎"Dievaluasi lagi datanya untuk menentukan bantuan (iuran JKN) yang diberikan agar tepat sasaran," ujarnya.

‎Dia juga meminta agar tidak ada dobel data warga miskin yang akan menyulitkan pemberian bantuan.

Sehingga Kabupaten Kudus, memiliki satu data kemiskinan yang bisa menjadi acuan dan memudahkan penghitungan.

‎"Data kemiskinan yang berhak mengeluarkan siapa, apakah BPS, atau Dinsos sehingga datanya satu. Kita mulai dari sana," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Badai Ismoyo menyebutkan, ‎kepesertaan PBI terus dievaluasi karena ada kemungkinan peserta yang pindah kota, meninggal, atau ingin naik kelas pelayanan karena tingkat ekonominya membaik.

"‎Masih ada sekitar 138 ribu warga Kudus yang belum mengantongi JKN. Tentunya data ini perlu disisir kembali untuk memastikan warga kurang mampu," ujarnya.

Dia menilai, banyak warga masyarakat yang terbantu dengan adanya program JKN tersebut.

Pasalnya kepesertaan JKN memang lebih menguntungkan bagi warga karena cakupan pelayanannya yang lebih luas. 

"Peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan pertama sampai rujukan ke rumah sakit," ujarnya.