Pemkab Kudus Alokasikan Rp 32,2 Miliar Untuk Layanan Kesehatan Masyarakat

Jika membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang lebih baik di luar daerah, peserta tetap bisa mendapatkannya secara gratis. 

"Peserta JKN akan terlindungi layanan kesehatan meskipun sedang berada di luar kota," kata dia. (raf)

+++++

Pemkab Kudus Beri Kemudahan Pendaftaran PBI JKN Bagi Warga Miskin

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  Tak sulit bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memudahkan prosedur pengajuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warganya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Badai Ismoyo mengatakan, untuk mendapatkannya yang bersangkutan haruslah warga Kabupaten Kudus dan kurang mampu yang ditunjukkan dengan keterangan dari desa.

"Mereka terlebih dulu mendaftar ke Dinas Sosial (Dinsos P3AP2KB-red),"‎ ujarnya.

Setelah itu, data warga tersebut terlebih dulu akan diverifikasi petugas Dinas Sosial (Dinsos). Verifikasi itu penting untuk memastikan apakah memang layak untuk mendapatkan PBI JKN. 

"Jika memang layak dan lolos verifikasi, baru data diberikan ke kami untuk segera didaftarkan program PBI JKN," katanya.

Menurutnya, proses pengusulan secara reguler dilakukan DKK Kudus pada tanggal 20 setiap bulannya. Kemudian kartu PBI JKN peserta bakal aktif di tanggal 1 bulan berikutnya.

Badai menambahkan, Pemkab Kudus menargetkan mampu mencapai UHC kembali pada tahun 2022. Pihaknya tengah menghitung kebutuhan riil anggaran untuk mencapai UHC. 

"Pemkab Kudus sebenarnya sudah pernah mencapai UHC, namun karena iuran kemarin naik dan harus menyesuaikan kemampuan anggaran, jumlah kepesertaan turun lagi saat ini di kisaran 81,14 persen," katanya.

Untuk menuju UHC JKN, kata Badai, pihaknya membutuhkan anggaran hingga Rp 90 miliar per tahunnya.

"Tahun depan kami targetkan Kudus bisa mencapai UHC kepesertaan JKN," katanya. (raf)