Pemkab Kudus Alokasikan Rp 32,2 Miliar Untuk Layanan Kesehatan Masyarakat

"Namun karena adanya kenaikan tarif layanan JKN, kami juga melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia," kata dia.

Pemkab Kudus memberikan bantuan iuran kepada peserta JKN kelas 3 mandiri sebesar Rp 2.800 per orang.

Bantuan iuran tersebut diberikan kepada sekitar 35 ribu peserta JKN kelas 3 mandiri di Kabupaten Kudus.

"Kami sadari kemungkinan masih ada masyarakat kurang mampu yang terlewat belum mendapatkan JKN gratis. Karena itu kami sudah menyiapkan program JKD yakni layanan rawat inap gratis di ruang kelas III RSUD dr Loekmonohadi Kudus," katanya.

Meskipun warga kurang mampu yang sakit namun belum memiliki kartu JKN, Badai memastikan mereka tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit. 

Jika ada warga kurang mampu yang tiba-tiba sakit, kata dia, bisa dirawat dulu di RSUD Kudus sambil kartu JKN-nya diproses petugas.

Tahun ini, Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 miliar untuk program JKD kelas 3 gratis ini.

"Jadi tidak ada istilah warga yang tidak tertangani. Yang penting warga mendapat jaminan pelayanan kesehatan," katanya. (raf)

DPRD Kudus Dukung Layanan Kesehatan Gratis

Kabupaten Kudus mendukung pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas layanan kesehatan gratis.

Anggaran yang ‎disiapkan untuk memberikan dukungan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu pun tak tanggung-tanggung mencapai Rp 70 miliar.

Ketua DPRD Kudus, Masan menilai perlunya untuk membantu warga masyarakat yang tidak mampu agar bisa mendapatkan ‎layanan kesehatan yang sama.

Sehingga tidak hanya warga masyarakat yang mampu saja bisa mendapatkan layanan kesehatan.

"Per‎lunya yang kuat ini membantu yang lemah, agar semua bisa mendapatkan layanan kesehatan," ujar dia.

Pihaknya turut mendukung upaya Pemkab Kudus untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga miskin.