Rescuer Kucing di Perumahan Grahamukti Diprotes Warga, Terganggu Bau Tak Sedap

Selain itu pemilik  juga tidak membuang bangkai kucing di tanah kosong di lingkungan tersebut.

"Ini yang saya sayangkan ketua RT mengeluarkan izin tanpa ada persetujuan warga kanan kiri yang ada di rumah yang dijadikan kandang. Izin itu dimintakan warga lain yang tinggalnya jauh dari rumah dijadikan kandang tersebut," terangnya.

Menurut dia, selama dua tahun permasalahan bergulir, warga telah melaporkan masalah tersebut ke kanal lapor Hendi. Hal tersebut telah ditindak lanjuti baik dari kelurahan maupun kecamatan.

"Dari pihak kelurahan maupun kecamatan hanya melakukan mediasi tanpa ada solusi," terang dia.

Hendra menuturkan warga yang terdampak membuat surat keberatan dengan tanda tangan menolak adanya perawatan kucing liar di wilayahnya.

Namun  warga yang menolak malah mendapatkan surat somasi.

"Yang membuat surat keberatan ada 10 orang. Tapi ada 7 orang yang disomasi pemilik rumah kucing dengan tuduhan ujaran kebencian. Saya tidak pernah mengajak semua membenci eliau. Tapi kami mempermasalahkan pengelolaannya," tutur dia.

Ketua RW 26, Sunarjoto menambahkan surat izin yang dimiliki pemilik rumah kucing tidak sesuai. Izin yang dimiliki adalah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

"Izin itu bukannya industri makanan tapi malah peternakan untuk semua binatang. Menurut saya kurang pas," tutur dia.

Ia meminta warga yang terdampak bisa menelusuri izin tersebut ke Pemerintah Kota. Agar masyarakat tahu langsung dinas apa yang mengeluarkan izin tersebut.

"Biar masyarakat yang terdampak menelusuri langsung izin tersebut. Agar mengetahui dinas apa yang mengeluarkan izin itu," tandasnya.

Penuhi Izin

Sementara itu, pemilik rumah kucing, Agung Martadi mengatakan awal mula tercetus rumah kucing, berawal istrinya ditunjuk komunitas bertaraf internasional untuk merescue kucing terlantar di Semarang.

Hal tersebut telah dilakoni bersama istrinya sejak tahun 2016.

"Awalnya lingkupnya kecil hingga se Semarang," ujar dia.