Berita Pendidikan

Kemendikbud: Dana BOS Bisa Digunakan Secara Luwes oleh Sekolah

Saat pandemi Covid-19 pada 2020, dimana banyak sekolah yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek), Sutanto (kedua kanan) memberikan tanda mata kepada pembicara workshop pendidikan 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Saat pandemi Covid-19 pada 2020, dimana banyak sekolah yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring, pemerintah memberikan relaksasi dana berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana itu bisa digunakan untuk penyediaan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa untuk keperluan pembelajaran daring.

Saat ini, dimana sekolah telah mengadakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas karena pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan mekanisme baru penyaluran dana BOS selama pandemi.

Baca juga: Ribuan Pedagang dari 11 Pasar Tradisional Pekalongan Telah Ikuti Vaksinasi

Baca juga: Ketimbang Gadget, Anak-anak Pesisir Muarareja Tegal Lebih Gemar Buat Miniatur Kapal Nelayan

Baca juga: Harga Minyak Goreng Naik Terus, Kemendag: Tak Ada Operasi Pasar

Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek), Sutanto mengatakan, dana BOS bisa digunakan secara luwes atau fleksibel oleh sekolah. Sepanjang dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah.

"Pada 2020 sudah diberikan fleksibilitas, tidak ada batasan. Misalnya, dulu membeli buku harus 10 persen, insentif honorer harus 30 persen dari total dana bos, tidak. Sekarang tidak ada batasan. Diserahkan semua kepada kepala sekolah," kata Sutanto saat menjadi pembicara workshop pendidikan di Kota Semarang, Rabu (27/10/2021).

Dana BOS kali ini memberikan ruang kepada kepala sekolah untuk sepenuhnya mengatur dan bertanggung jawab atas segala pengeluaran sekolah.

Namun demikian, lanjutnya, penggunaan dana BOS yang lebih luwes atau fleksibel jangan diartikan sebagai kebebasan pemanfaatan BOS.

Ada rambu-rambu atau aturan yang harus ditaati pengelola sekolah atau kepala sekolah dalam penggunaan BOS.

"BOS itu ya bukan untuk keperluan lain selain operasional sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengeluaran dana BOS. Ada larangan menggunakan dana BOS di luar operasional sekolah, misalnya membantu adik kepala sekolah. Kepsek harus tanggung jawab," tandasnya.

Apalagi, kata dia, saat pandemi ini begitu banyak kebutuhan sekolah guna menunjang pembelajaran yang aman. Dengan begitu, manfaat keluwesan penggunaan dana BOS bisa dirasakan.

Selain itu, mekanisme baru pendanaan dana BOS juga terdapat pada penghitungan indeks besaran BOS. Pengitungan berdasarkan jumlah siswa dan indeks kemahalan suatu daerah.

Sehingga, jumlah yang diterima beragam bergantung pada indeks kemahalan di suatu wilayah.

Hal ini memunkinkan hadirnya keadilan sosial bagi sekolah-sekolah, terutama yang di luar Jawa.

"Dulu kan semuanya sama, sekarang berbeda tergantung tingkat kemahalan di satu daerah. Di Semarang dan Papua berbeda. Contoh di Intan Jaya pada 2020 siswa SD di sana menerima Rp 900 ribu persiswa, sekarang naik Rp 1,9 juta. Untuk SMP dulu (sebelum mekanisme baru) Rp 1,1 juta, untuk tahun ini jadi Rp 2,4 juta. Untuk SMA yang tadinya Rp 1,5 juta sekarang naik jadi Rp 3 jutua," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved