Kemendikbudristek Minta Jangan Ada Sisa Dana BOS di Akhir Tahun, Ternyata Ada Sanksinya

Jumeri menegaskan, uang sisa yang bertahan di rekening tersebut semestinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perputaran perekonomian.

"Uang itu semestinya bisa menggerakan ekonomi masyarakat. Karena bertahan di rekening jadi tidak bermanfaat," ujarnya.

Semestinya, sekolah bisa memanfaatkannya dengan baik. Apalagi, saat pandemi ini, tidak ada persyaratan kaku, penggunaan dana lebih fleksibel atau luwes.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng yang juga memberikan pembekalan pada workshop menjelaskan bahwa pemerintah daerahan kabupaten/kota dan provinsi juga memberikan bantuan operasional kepada sekolah.

BOS bersifat bantuan dari pemerintah yang tentunya tidak bisa memfasilitasi biaya sekolah secara paripurna. Sehingga dibutuhkan bantuan-bantuan lain untuk sekolah.

Baca juga: Anaknya Meninggal saat Ikut Diklat Menwa UNS, Sang Ayah Ingin Ketahui Penyebab Jelas Kematiannya

Baca juga: Selamat, Desa Cikakak, Banyumas Juara Umum Desa Wisata Terbaik se-Jateng

Baca juga: Bertepatan dengan Sumpah Pemuda, Band Asal Semarang Kamar Jiwa Rilis Single Terlahir Juara

"Pemerintah daerah itu kan mengelola pajak, retribusi dan pendapatan lain. Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota bisa mengambil tanggung jawab dalam proses pembiayaan pendidikan. DPRD provinsi dan kabupaten/kota bisa memberi solusi memperjuangkan biaya pendidikan," ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Pembiayaan bantuan pendidikan, kata dia, semestinya bisa dilakukan dengan gotong royong. Agar, kualitas pendidikan lebih baik. (*)