Berita Jateng

Yuspahruddin Minta Jajaran Perkuat Integritas dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, A. Yuspahruddin meminta jajarannya di Kanwil

Penulis: m zaenal arifin | Editor: Catur waskito Edy
Istimewa
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin, menyerahkan secara simbolis penghargaan kepada pegawai berprestasi usai peringatan HDKD di Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Sabtu (30/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, A. Yuspahruddin meminta jajarannya di Kanwil dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Yuspahruddin di sela puncak peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke-76 Tahun 2021 di Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Sabtu (30/10/2021).

Yuspahruddin berpesan kepada jajarannya, untuk memaknai peringatan HDKD tahun ini dengan bekerja lebih baik, lebih melayani dan bekerja dengan berintegritas.

"Kita ini kan semuanya adalah pelayan publik. Oleh karena itu, saya minta terus memberikan pelayanan terbaik, melakukan inovasi. Pak Menteri juga pesan pada kita semua sebagai ASN, agar tingkatkan semangat kerja dan kemudian lakukan inovasi," kata Yuspahruddin.

Ia menuturkan, sebagai ASN Kemenkumham harus mampu beradaptasi dengan situasi yang ada, termasuk pandemi Covid-19 dan bangga ikut serta membangun bangsa sesuai core value seorang ASN.

"Karena kita sekarang harus mampu juga beradaptasi dengan situasi negara kita. Situasi dan kondisi lingkungan kita. Oleh karena itu core valuenya ASN itu, yaitu berakhlak. Itu harus dilaksanakan," tegasnya

Terkait peningkatan kualitas layanan publik, katanya, hal itu akan terlihat dari perolehan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) yang saat ini dalam penilaian tim penilai pusat.

Saat ini, 35 UPT di bawah Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tengah diusulkan untuk meraih predikat tersebut. Di mana delapan UPT di antaranya diusulkan untuk meraih predikat WBBM.

"Kami punya target sebenarnya Unit Pelaksana Teknis kami itu, paling tidak separuh sudah WBK atau WBBM, itu targetnya," tuturnya.

Dengan diraihnya predikat WBK atau WBBM nantinya, maka diharapkan terwujud reformasi birokrasi dengan tidak ada lagi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Termasuk juga pungutan liar (pungli).

"Juga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi pekerjaan kami hanya itu memang, melayani publik kemudian tidak tidak ada korupsi dan kolusi," tandasnya.

Dalam puncak peringatan HDKD ke-76, dilakukan upacara secara serentak secara virtual. Upacara tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan peringatan HDKD yang telah berlangsung selama satu bulan.

Kegiatan dilanjutkan dengan tasyakuran dan pemberian piagam penghargaan kepada para pegawai berprestasi serta yang berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. (Nal)

Baca juga: Jokowi dan Emmanuel Macron Bahas Kemajuan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Prancis

Baca juga: Bersepeda Motor Pastikan Cari Aman Saat Hujan Datang

Baca juga: Persiapan Re-akreditasi, Program Studi S1 Farmasi UHB Purwokerto Jalani Surveillance

Baca juga: Rektor IAIN Kudus Lantik 679 Wisudawan dengan Prokes Ketat

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved