Sekarga Sebut Mark Up Pengadaan Pesawat di Garuda Indonesia Terjadi 15 Tahun Silam, KPK Diminta Usut

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ada dugaan penggelembungan harga atau mark up pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.

Hal itu diungkapkan oelah Serikat Karyawan Garuda (Sekarga).

Sekarga menyebut korupsi di maskapai pelat merah itu telah terjadi sejak 2006 atau 15 tahun silam.

Baca juga: Kebakaran Rumah di Tangerang: Satu Keluarga Tewas, Jasad Bocah 5 Tahun Ditemukan Dekat Pintu Keluar

Sekarga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda, Tomy Tampati saat menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/11).

"Saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari mantan komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi mark up.

Kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/11).

Tomy mengatakan dugaan ini terkait pengadaan 25 unit pesawat jenis Boeing.

Pengadaan itu terjadi pada 2006 di zaman Menteri BUMN dijabat oleh Sugiharto.

Pengadaan pesawat tersebut menurutnya juga telah disetujui oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN.

”Pengadaan pesawat itu mulai 2006 dan itu disetujui pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN.

Ini suratnya perlu kami sampaikan persetujuan pengadaan 25 pesawat Boeing," ujarnya.

"Namun, di zaman Pak Sugiharto, karena ada pertimbangan likuiditas kita, diminta untuk tidak ditunda dan ditindaklanjuti di zaman Sofyan Djalil," sambungnya.

Tomy mengatakan pihak Sekarga sudah beberapa kali melaporkan dugaan korupsi tersebut ke KPK.

 
Hanya saja belum tindak lanjut sampai saat ini.