Berita Pendidikan
Calon Guru Penggerak Kerap Kesulitan Dapat Izin Kepala Sekolah
Proses pendidikan Guru Penggerak yang cukup lama, sekitar 9 bulan disebut membuat tugas pokok guru menjadi terabaikan.
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rival al manaf
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Proses pendidikan Guru Penggerak yang cukup lama, sekitar 9 bulan disebut membuat tugas pokok guru menjadi terabaikan.
Karenanya, kerap kali calon Guru Penggerak saat akan mengikuti pelatihan dan lokakarya Guru Penggerak kesulitan mendapatkan 'restu' dari kepala sekolah.
Ditambah, ada wacana bahwa menjadi kepala sekolah harus guru yang telah mengikuti program Guru Penggerak, tentunya membuat kepala sekolah 'cemburu'.
"Ada stigma bahwa Guru Pengggerak hanya mengurus administrasi."
Baca juga: Kode Redeem FF Minggu 14 November 2021, Terbaru dan Baru Diunggah Hari Ini
Baca juga: Akmal Marhali: AHHA PS Pati Tidak Bersalah terkait Penurunan I Gede Sukadana, Justru yang Salah PSSI
Baca juga: Peruntungan Shio Hari Ini Minggu 14 November 2021
"Melalui Festival Panen Hasil Belajar ini bisa dibuktikan bahwa mereka aktif dan bisa mengeksplorasi pengalaman dalam komunitas pendidikan," kata Sekretaris Dewan Pendidikan Brebes, Wijanarto saat acara Lokakarya 7 Calon Guru Penggerak di Brebes, Sabtu (13/11/2021).
Ia mengatakan bahwa calon Guru Penggerak harus membagi waktu dengan tugas utamanya yakni mengajar di kelas.
Sehingga tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan guru tidak terabaikan.
Karena proses pelatihan yang lama, meskipun dilakukan secara blended learning (daring dan luring), ini bisa jadi penyebab kepala sekolah tidak memberikan izin.
Wijanarto mengatakan harus ada jalan keluar menyikapi permasalahan tersebut.
Harus ada proses komunikasi positif antara guru dengan sekolah atau lembaga pembelajaran.
Dinas Pendidikan bisa memfasilitas untuk memberikan sosialisasi kepada masing-masing kepala sekolah terkait Guru Penggerak ini.
"Toh Guru Penggerak ini membantu ekosistem pendidikan sekolah. Dinas harus bisa memberikan penjelasan detil kepada kepala sekolah."
"Dinas Pendidikan punya andil untuk membantu kawan guru yang merelakan waktunya dan mewakafkan pikiran dan tenaga untuk kegiatan Merdeka Belajar dan mengaktualisasikan melalui Guru Penggerak ini," tandasnya.
Sementara, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Brebes, Puji Rahmawati mengatakan, manfaat program Guru Penggerak tidak hanya untuk pribadi guru, tetapi untuk komunitas pendidikan di sekolah.
Oleh karena itu, kepala sekolah harus mendukung upaya yang dilakukan gurunya untuk mengikuti Guru Penggerak.
