Breaking News:

Berita Semarang

BEM KM Unnes Dukung Permendikbud 30, Polemik Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban' Bukan Legalisasi Zina

BEM KM Unnes) mendukung Peraturan Menteri Nomor 30 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: moh anhar
Dokumentasi Narasumber
Rombongan BEM KM Unnes saat berada di Kantor Komnas Perempuan terkait desakan adanya Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Esekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) mendukung Peraturan Menteri Nomor 30 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

BEM KM Unnes menilai beleid ini merupakan langkah progresif yang dilakukan pemerintah di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di bangku perkuliahan.

"Kampus yang seharusnya menjadi laboratorium dan percontohan dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi, justru hari ini menjadi tempat yang tidak aman dengan semakin menjamurnya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anti-Kekerasan Seksual BEM KM Unnes, Siti Nur Dzakiyyatul Khasanah, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Momen Operasi Zebra Candi, Kapolres Salatiga Ingatkan Bengkel Tidak Layani Modifikasi Knalpot Brong

Baca juga: Lomba Desain Batik Blora Dan Iket Samin Munculkan 9 Finalis, Kreativitas Motif dan Warna Diuji Juri

Baca juga: Bupati Dico Pastikan Tanggul Laut, Dari Kelurahan Bandengan sampai Karangsari Kendal, Dimulai 2022

Hasil survei yang dihimpun BEM Unnes 2021 menunjukan dari 133 responden, 59 diantaranya mengaku pernah mengalami kekerasan seksual di kampus dengan rincian 93,38 persen korban perempuan dan 6,02 persen korban laki-laki.

Selain itu, yang paling banyak berstats mahasiswa aktif dengan persentase 92,48 persen disusul karyawan sebanyak 4,51 persen, dosen 0,75 persen dan alumni 2,26 persen.

Perjuangan BEM Unnes yang menginginkan adanya aturan terkait pencegahan tindakan kekerasan seksual di kampus sudah dilakukan jauh-jauh hari.

"Permendikbud ini memang produk hasil desakan mahasiswa, BEM, warga sipil, dan ormas. Tapi satu unsur yang cukup menonjol memang dari mahasiswa dan BEM. Sebelum adanya Permendikbud ini, kami sempat mendatangi Komnas Perempuan untuk mendapatkan dukungan adanya aturan ini," jelasnya.

Pada Oktober 2021 kemarin, pihaknya sempat mengadakan audiensi bersama Komnas Perempuan dilanjutkan dengan penyerahan kertas kebijakan atau policy brief terkait Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.

"Hasilnya, Komnas Perempuan mendukung kita untuk mengajukan policy brief dengan beberapa masukan. Komnas Perempuan juga mendukung Kemendikbud agar Permendikbud hadir. Komnas mendukung gerakan yang kita lakukan," ucapnya.

Terkait polemik atau kontroversi yang muncul belakangan ini, Kiya, panggilan akrabnya, mengatakan kegaduhan yang terjadi bukan semata terkait redaksional yang memuat adanya frasa 'tanpa persetujuan korban', tetapi juga kurang pemahaman.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved