OPINI Nanang Qosim : Membangun Gerakan Kesadaran Rakyat

Oleh Nanang Qosim, MPd

Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang

Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya. Apalagi, kalau kekuasaan itu absolut, pasti akan disalahgunakan. Demikian istilah lama yang dikemukakan John Emerich Edward (1887).

Kekuasaan memaksa elite politik untuk melakukan berbagai cara, mulai dari merebut hingga mempertahankan kekuasaan dengan cara apa pun, yang secara tidak sadar telah menjadi 'virus' yang merusak cara berfikir jutaan otak manusia di negeri ini.

Sikap serakah dan individualistis pun telah menjadi potokan utama dalam berpolitik di negeri ini. Hingga membentuk opini di kalangan masyarakat bawah melalui stigmanisasi yang begitu kuat bahwa mereka adalah orang-orang jahat.

Hal ini semakin diperparah oleh kalangan wakil rakyat kita yang seakan lupa daratan. Mereka seolah tidak menyadari bahwa sepak terjang dan setiap kebijakan yang mereka ambil menentukan nasib rakyat Indonesia.

Sayangnya, mereka tetap 'acuh tak acuh' dengan kelakuan buruknya yang selalu merugikan masyarakat bawah. Mereka tidak mempedulikan yang secara status sosial tak begitu menguntungkan keberlangsungan politiknya.

Lebih dari itu, hanya dimanfaatkan untuk mendukung dirinya dalam pencalonan memperebutkan kekuasaan dengan janji-janji manis yang tak akan dilaksanakan.

Pengamat politik yang senada dengan Marx berpendapat bahwa sesungguhnya realitas politik adalah realitas keberpihakan. Dalam kehidupan riil, paradigma politik akan menentukan pada siapa atau kelompok mana, realitas politik akan berpihak. Ini sangat jelas sekali jika melihat panggung politik di negeri ini yang selalu diisi dengan drama-drama konyol.

Dan, sebuah negara menurut Marx hanyalah sekedar panitia yang mengelola kepentingan kaum berkuasa secara menyeluruh, karenanya politik sebenarnya berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. (Budiman, 1997) Dan memang begitulah realitas di negari ini sekarang, politik dan kekuasaan hanya milik elite semata yang selalu bertumpu pada berbagai kepentingan.

Maka, tak jarang, saling memojokkan sesama elite politik dianggap lumrah, yang kadang dengan sendirinya mendatangkan bencana bagi negaranya sendiri. Karena, dari awal memang sudah tidak sejalan yang kemudian dipaksakan untuk bekerja sama demi kepentingan kelompoknya.

Logika politik memang selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hidup diri, pekerjaan, memperkuat pengaruh partai, uang untuk menghidupi anak dan istri, masa depan yang punya harapan. Karena, dengan politik mereka akan dapat melakukan apa saja, termasuk merugikan orang lain untuk kebutuhan dasar tersebut, melalui tindakan kriminal, membuat kerusuhan, hingga korupsi besar-besaran.

Lalu di mana politik untuk rakyat itu? Untuk orang susah? Tidak ada, meski sebenarnya orang susah sendiri tidak pernah ambil pusing dengan politik. Lihat saja, ketimpangan dan ketidakadilan terjadi di mana-mana, menjadi tontonan gratis, dan menjadi fakta empiris kegagalan negara dalam melakukan pemajuan kesejahteraan.

Logika membangun kesadaran rakyat dalam gerakan perubahan selalu kandas. Dalam realitanya, gerakan itu hanya sebatas wacana lalu menuai kebuntuan hingga menjadi samar dan tak berdaya. Rakyat pun menjadi tidak dominan dalam setiap gerakannya.

Sementara iklim politik di Indonesia saat ini sedang terjadi relasi das sein, di mana politisasi dominan terhadap produk hukum. Sehingga, logika kesadaran rakyat ini semakin tenggelam dan tidak menemukan pijakan yang kuat. Oleh karena itu, kendati kita punya peluang kecil, semangat kristalisasi kesadaran rakyat ini mutlak diperlukan.

Kesadaran Rakyat

Gerakan kesadaran rakyat adalah proses pendidikan yang menempatkan setiap subyek agar semakin berkembang, bebas menuju kesadaran kritis tentang situasi kehidupan.

Tingkat kesadaran politik, menurut Budiarjo (1985), merupakan tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

Upaya membangun kesadaran (politik) ini supaya rakyat tidak terus-menurus menjadi objek politik yang selalu menempati sebagai pihak yang dirugikan. Akan tetapi, berkembang menjadi subjek politik, yang bisa mengarahkan realitas politik untuk berpihak kepada rakyat.

Langkah awal adalah persatuan dalam membangun kesadaran rakyat yang bersifat terbuka agar bisa menarik sebanyak mungkin unsur-unsur yang terpisah. Kesadaran rakyat ini diharapkan nantinya masyarakat mampu mengetahui posisi sentralnya sebagai warga negara dan mampu mengetahui sistem politik secara kritis, kemudian menyepakati perubahan, serta terlibat dalam perjuangan demokrasi.

Maka, melalui perspektif hak, perlu adanya penegasan bahwa hak-hak warga negara diakui, dijamin, dan akan dimajukan, bukan sekedar tertulis di konstitusi. Dan itu harus diperjuangkan oleh rakyat, mengingat kondisi Indonesia saat ini. Harapan ke depan, ada sebuah pendekatan baru dalam wacana politik untuk rakyat yang dibangun untuk menyongsong rakyat yang lebih sejahtera. (*)

Baca juga: Hotline Jateng : Apa Benar Ada Tiket Gratis Naik Kereta Api untuk Profesi Tertentu?

Baca juga: Kemarin Hattrick Sekarang Quattrick, Harry Kane Bawa Inggris ke Piala Dunia Dengan Berpesat 10 Gol

Baca juga: Fokus : Krisis Moral

Baca juga: Dibujuk Pelatih AS Roma Jose Mourinho, Gelandang Inter Milan asal Uruguay Minta Dijual Januari Ini