Hari Anak Sedunia, Anak-anak Ambil Alih Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota di Jateng

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah, M Pratomo Ambar Bawono meminta wali kota dan bupati untuk mengatasi permasalahan yang ditimbullkan akibat pandemi.

Terutama terkait kesehatan anak-anak.

Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan kesehatan mental anak-anak yang terdampak pandemi Covid-19 bersama para wali kota dan bupati di Jawa Tengah.

Nama gubernur yang disebutkan di atas, tentunya bukan Gubernur Jateng sesungguhnya yang menggantikan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Karangan Bunga Membanjiri Rumah Duka Sertu Ari Baskoro di Kendal, TNI Gugur di Papua

Baca juga: Panggung Kesenian Ramaikan Pasar Bahulak Sragen, Menikmati Atraksi Budaya Sambil Kulineran

M Pratomo Akbar merupakan seorang siswa SMAN 7 Surakarta.

Ia berusaha menirukan gaya berkomunikasi dan intonasi suara Ganjar Pranowo.

Dengan earphone terpasang di telinga, duduk di sofa oranye, dan menghadap kamera, ia memimpin rapat secara virtual bersama sejumlah wali kota dan bupati di Jateng.

Tentunya, wali kota dan bupati yang mengikuti rapat juga bukan kepala daerah yang sesungguhnya.

Mereka anak-anak yang berperan menggantikan posisi bupati dan wali kota sebenarnya.

Mereka merupakan anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Jawa Tengah. Anak-anak melakukan kegiatan bertajuk 'Kids Take Over' pemerintahan untuk memperingati Hari Anak Sedunia yang dilaksakan secara virtual, Sabtu (20/11/2021).

Mereka mengambil alih posisi pemimpin pemerintahan atau kepala daerah di Jateng, ada yang menempati posisi gubernur, bupati, dan wali klota.

"Rasanya saya tertantang memerankan Pak Ganjar. Ia memiliki pengaruh banget terhadap kebijakan maupun  menyelesaikan masalah-masalah. Saya sedikit banyak tahu bagaimana Pak Ganjar menyampaikan sesuatu dan berhadapan dengan audience," kata Pratomo.

Dalam kegiatan terrsebut, satu anak menjadi gubernur dan 33 anak berperan sebagai bupati dan wali kota di Jateng.

Mereka tidak hanya duduk dan berperan sebagai kepala daerah, mereka juga harus bisa menjelaskan kondisi wilayah mereka, terutama terkait penanganan kesehatan mental anak.

Seperti halnya Pratomo, ia berusaha menjelaskan dan memberikan pemaparan terkait apa saja yang harus dilakukan bupati dan wali kota dalam masalah penanganan kesehatan mental anak. Ia berusaha menjadi gubernur sesungguhnya.