Breaking News:

Berita Kudus

Apindo Kudus Sepakat Kenaikan‎ Upah 2,25 Persen untuk Masa Kerja Lebih Setahun

Rapat Dewan Pengupahan Kudus terkait kesepakatan Upah Minimun Kabupaten (UMK) 2022 berlangsung alot.

Penulis: raka f pujangga | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/RAKA F PUJANGGA
Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Rini Kartika dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus, Bambang Sumadyono‎, seusai rapat Dewan Pengupahan Kudus, Kamis (2/12/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Rapat Dewan Pengupahan Kudus terkait kesepakatan Upah Minimun Kabupaten (UMK) 2022 berlangsung alot di Kantor Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disperinkop dan UKM), Kabupaten Kudus Kamis (2/12/2021).

Hingga dua jam rapat berlangsung, tidak ada kesepakatan antara perwakilan buruh, pengusaha dan pemerintah daerah.

Hal itu menyusul permintaan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten  Kudus untuk menaikkan UMK 2022 sebesar 5,17 persen atau setara Rp 118 ribu dari UMK 2021 sebesar Rp 2.290.995‎.

Baca juga: Petani di Jungsemi Kendal Kembangkan Peternakan Kambing Etawa di Pesisir Pantai

Baca juga: Galang Situasi Nyaman di Masyarakat, Polres Semarang Jalin Komunikasi Suporter Panser Biru PSIS

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus, Bambang Sumadyono menyampaikan, kenaikan upah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang bagi penetapan UMP dan UMK tahun 2022.

Hal itu karena kondisi pandemi yang belum berakhir sehingga berdampak pada produktifitas perusahaan.

"‎Alasan pemerintah mengeluarkan PP 36 ini karena masih pandemi, sehingga pemerintah ingin mempercepat pemulihan ekonomi," ujar dia, Kamis (2/12/2021).

‎Menurutnya, kondisi pandemi dimana perusahaan bisa berjalan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) patut disyukuri.

Sehingga pada kondisi begini, kata dia, serikat pekerja pun diminta memahami kondisi perusahaan. 

"Masih tetap bekerja tanpa ada PHK itu patut disyukuri. Kami inginnya kebutuhan semua pihak terpenuhi," ujarnya.

Dia menambahkan, kondisi perusahaan yang berbeda-beda membuat kesepakatan yang diinginkan KSPSI tidak bisa dipenuhi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved