DPRD Sragen Meyakini Kawasan Industri Sambungmacan-Gondang Mampu Beri Dampak Positif bagi Warga

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Kawasan industri Sambungmacan - Gondang, Kabupaten Sragen yang sudah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS) akan berdampak positif bagi masyarakat. 

Wakil Ketua Dewan, Bambang Widjo Purwanto mengatakan, RDTR akan menaikkan langsung pendapatan masyarakat hingga terbukanya lapangan kerja. 

"Saya kira kalau ini sudah produk pemerintah, masyarakat akan mendukung. Kalau toh ada penolakan, itu pasti ada kelompok kecil yang mempunyai kepentingan saja," kata Bambang Pur.

Baca juga: Pemkab Kebumen Raih Penghargaan Smart City, Ini Inovasinya

Baca juga: Disdikbud Kota Tegal Imbau Orangtua Siswa Tidak Ajak Anak Berlibur saat Nataru

Dia melanjutkan secara umum program pemerintah ini baik, dia meyakini kawasan industri yang akan menjadi kota mandiri, pasti diinginkan oleh setiap daerah.

Bambang Pur mengatakan, dirinya pribadi menyambut baik program ini.

Menurutnya, secara fasilitas di wilayah tersebut telah memadai termasuk exit toll.

Fasilitas yang bagus, dikatakannya menjadi nilai tersendiri bagi investor.

Sehingga dipastikan investor akan melirik wilayah tersebut dan tentu akan menambah perekonomian masyarakat.

"Beberapa desa memang belum masuk kawasan, seperti Bumiaji. Di sana sudah ada pabrik, namun tidak masuk kawasan industri bisa di koreksi ke depan RDTR Kecamatan Ngrampal dan disambung lagi dengan RDTR agrowisata di Sambirejo," terangnya.

Bambang Pur mengatakan sejak awal, Desa Bumiaji tersebut sudah berdiri pabrik, sehingga bisa dimasukkan kawasan industri Gondang. 

Lantas jangka waktu berikutnya juga dilakukan perluasan di kecamatan Ngrampal dengan menarik Desa Kladungan, Bener, Gabus maupun Kebonromo masuk kawasan industri berikutnya.

Mengomentari terkait broker tanah, Bambang Pur menilai itu hanya dari kepentingan beberapa kelompok kecil. Dia meyakini harga tanah dari masyarakat tidak mahal.

"Sebenarnya masyarakat tidak akan menjual terlalu mahal,  tapi jadi besar karena ada broker atau kelompok yang berkepentingan. Bahkan karena hal ini investor mundur," katanya.

Sementara itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dengan ke depannya RDTR akan segera dibuat perbup lantas dimasukkan ke OSS.

"Kewenangan pemerintah daerah sudah diambil ke pemerintah pusat lewat OSS, sehingga Pemkab tidak perlu lagi mengeluarkan izin untuk kawasan yang sudah ada RDTR," katanya.

Baca juga: Sakit Hati karena Proses Cerai, Pria di Sukoharjo Bakar Motor dan Lakukan Cobaan Pembunuhan

Baca juga: Tarif Cukai Rokok Elektrik Juga Naik di 2022: Menguntungkan Produk Impor